Disnaker Kota Sukabumi Memperkuat Komunikasi Menghadapi Rencana Kenaikan UMP dan UMK

oleh -

Wartawan Sergio
Editor Nabil

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Sukabumi, terus memperkuat komunikasi dan dialog dengan melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah (TRipartit) sendiri dalam mempersiapkan rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota pada tahun depan.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Disnaker Kota Sukabumi, Ineu Nuraeni saat dihubungi pelitasukabumi.com, Senin (21/11/2022).

“Kami sudah melakukan persiapan dengan beberapa unsur yang terkait dengan penetapan upah tersebut. Diantaranya, pemerintah, pengusaha, perwakilan pekerja, kemudian dengan serikat pekerja atau buruh dan unsur akademisi yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Kota (DPK),” kata Ineu.

Dia menjelaskan, dalam Peraturan Perundang-Undangan (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Dalam pasal 4 disebutkan, bahwa pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan yang merupakan program strategis Nasional.

Dimana pemerintah daerah kata dia, dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat. Begitu pun disebutkan dalam pasal 81, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota yang masih memberlakukan keputusan tentang upah minimun yang bertentangan dengan peraturan pemerintah. Tentu saja hal ini akan dikenai sangsi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.

”Jadi, untuk penetapan UMK tahun 2023, kita berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan PP Nomor 36 tahun 2021. Karena, pemerintah pusatlah yang menentukan keputusan tersebut. Sehingga saat ini kita tinggal menunggu penetapan dari Pemerintah Pusat,”jelasnya.

Adapun penetapan upah minimum Tingkat Provinsi jelasnya, akan ditetapkan pada tanggal 21 November 2022, dan Upah Minimum Tingkat Kota/Kabupaten ditetapkan pada tanggal 30 November 2022 mendatang, tambahnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, dalam amanat UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penetapan upah minimum dihitung menggunakan formula dengan menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik (Pasal 88C dan Pasal 88D). Yakni, pengaturan upah terendah pada usaha mikro dan kecil harus berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik (Pasal 90B).

Kewajiban bupati atau walikota terkait penetapan upah minimum, yakni, tidak merekomendasikan nilai UMK kepada Gubernur yang tidak sesuai dengan formula PP 36/2021 tentang pengupahan, tidak merekomendasikan penyesuaian UMK terhadap UMK yang nilainya telah lebih tinggi dari batas atas.

“Kemudian tidak merekomendasikan nilai UMK yang nilainya lebih kecil dari UMP, tidak merekomendasikan upah minimum sektoral atau upah minimum lain yang serupa dengan upah minimum sektoral, dan menyusun langkah kebijakan strategis untuk mendorong penerapan struktur dan skala upah di wilayahnya,” ungkapnya.

Untuk itu kata Ineu, diperlukan usaha bersama untuk dapat mematuhi kebijakan pengupahan agar upah minimum dapat kembali sesuai filosofinya. Yaitu, sebagai perlindungan kepada pekerja atau buruh, agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat ketidakseimbangan pasar kerja.