Bappeda dan BP2D Perisapkan Pengukuran IKKD 2022

oleh -

Wartawan Sergio
Editor Iyus Firdaus

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat, tengah melakukan persiapan pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) tahun 2022.

Dihubungi wartawan via telepon seluler, Jumat (23/9/2022), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) pada Bappeda Kota Sukabumi, Banyu Citra Anggara, mengatakan tahapan IKKD untuk Provinsi Jawa Barat saat ini masih dalam sosialisasi, bersama unsur bagian Pemerintahan, dan unsur bagian organisasi setda Kota Sukabumi.

“Bappeda khususnya Bagian Litbang memfasilitasi sosialisasi tahapan IKKD tahun 2022,”kata Banyu

Dikatakan Banyu, IKKD merupakan pengukuran baru bagi daerah Kota atau Kabupaten. Dimana, dasar pelaksanaanya mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020, tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD).

“IKKD merupakan suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat variabel, dimensi dan indikator untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah,”ujarnya.

Disisi lain Banyu menjelaskan bahwa IKKD tidak dapat disimpulkan menjadi parameter tujuan atau ukuran keberhasilan akhir dari suatu kepemimpinan di daerah. Meski demikian, IKKD adalah alat, tools untuk mengukur, menilai, memberikan penghargaan atas kepemimpinan Kepala Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“IKKD disyaratkan bagi Kepala Daerah yang definitif (tidak untuk PJ, PLT, sedang menjadi tersangka, terdakwa), yang diukur 1 tahun sebelumnya, kinerja pemerintahan minimal kategori B (SAKIP Kemendagri),”jelasnya.

Banyu juga mengatakan, adapun variabel pengukurannya, melakukan pemenuhan dokumen kinerja Pemda yang terdiri dari, variabel kepemimpinan kepala daerah. Yaitu, dimensi pembangunan ekonomi dan sosial dengan indikator pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal, kemandirian fiskal, evaluasi kinerja pemda, IPM, tingkat kemiskinan, gini rasio, indeks pelayanan publik, opini BPK-RI, dan Dimensi penerimaan penghargaan pembangunan. Sepert,i tanda kehormatan, penghargaan, variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Integritas dan Kapabilitas), berupa Kinerja kepemimpinan birokrasi, kinerja kepemimpinan politik, dan kinerja kepemimpinan sosial serta survei kepemimpinan kepala daerah.

“Secara teknis pelaksanaan IKKD bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas dari semua komponen,”ungkapnya.