Kejari Kota Sukabumi Musnahkan BB Narkotika dan Obat Terlarang

oleh -

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sukabumi wujudkan zero tunggakan barang bukti (BB) Narkotika, Psikotropika serta obat-obat terlarang, kegiatan pemusnahan BB tersebut kelanjutan pelaksanaan pada triwulan kedua Tahun 2022.

“Alhamdulillah acara kegiatan hari ini dalam rangka mewujudkan program amanat pimpinan, zero tunggakan barang bukti. Sekaligus ini sebagai wujud publikasi kepada publik kontrol sosial,”kata Kajari Kota Sukabumi, Taufan Zakaria kepada awak media di Halaman Kantor Kejari, Selasa (21/6/2022).

Dengan pemusnahan BB tersebut, Kajari mengatakan saat ini dalam posisi zero, sambil menunggu perkara yang masih berjalan. Dari 39 perkara barang bukti yang dimusnahkan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkracht periode 31 Maret hingga 21 Juni 2022.

Barang bukti tersebut diantaranya, 198,8366 gram narkotika jenis sabu, 5,7766 gram ganja, 25 Handphone, empat buah timbangan digital, 928 tramadol, 2.530 Hexymer, 266 Riklona, empat Handphone dan 220 Atarax Alprazolam.

“Pemusnahan barang bukti ini dari 39 perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” ujar Taufan.

Lanjut Taufan, kegiatan tersebut dilatarbelakangi tiga hal yakni sebagai wujud konsekuensi pelaksanaan hukum acara pidana, karena kata Taufan, karena penyelesaian perkara bukan hanya mengeksekusi badan, penjara, denda ataupun subsider (pembayaran uang perkara). Akan tetapi status barang bukti ini bagian dari penyelesaian perkara.

“Tiga hal ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan juga nanti. Ini juga sebagai wujud reformasi birokrasi, kita meningkatkan kinerja, transparansi kepada publik,”terangnya.

Masih tingginya perkara Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Kota Sukabumi, kata Taufan, hal itu menjadi analisis jajaran Kejari beserta penegak hukum lainnya, melalui program-program yang bersifat periodik. Dilihat dari data statistik penanganan perkara, pelaku di dominasi kalangan remaja, bahkan statusnya masih pelajar.

“Untuk itu harus ada wujud kepedulian tanggung jawab bersama secara moralitas, bagaimana pemahaman undang-undang kesehatan itu berinflikasi pidana. Titik penyalahgunaan obat-obatan itu ketika tidak adanya izin,”ungkap Taufan.

Berdasarkan data perbandingan triwulan lalu masih di dominasi oleh Narkoba dan obat-obatan terlarang. Sebagian masyarakat menganggap obat bukan narkotika, mereka juga menganggap obat itu rekom medis. Jadi syarat dengan penyimpangan. “Kita ada program bersama dengan Pemerintah Kota, dalam hal ini Dinas kesehatan. Kita ke tempat-tempat jual obat untuk meneliti keluar resep,”pungkasnya. (*)