DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Dua Raperda Untuk Peningkatan PAD

oleh -

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Penetapan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Raperda Tentang Retribusi Penggunaan tenaga kerja Asing (TKA) disetujui dan disahkan menjadi Perda melalui rapat paripurna, yang di gelar DPRD Kabupaten dan Bupati Sukabumi, Senin (20/6/2022).

Sebelum persetujuan kedua Perda, ada penyampaian laporan dari Komisi II membahas Raperda PBG yang disampaikan oleh Dahyat Rahardja dilanjut laporan Komisi IV membahas Raperda retribusi TKA oleh Hera
Iskandar.

Ditemui wartawan wakil ketua I, Budi Azhar Mutawali yang memimpin rapat paripurna mengatakan jajaran DPRD menyakini kedua Perda yang baru disahkan tersebut bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Kabupaten Sukabumi.

“Alhamdulillah hari ini sudah disahkan dan disetujui bersama untuk Raperda PBG dan TKA menjadi Perda. Mudah-mudahan kedua Perda tersebut bisa bermanfaat khususnya di Kabupaten Sukabumi,”kata Budi.

Tentang penyampaian nota penjelasan Bupati mengenai raperda tentang laporan keterangan pertanggung jawaban keuangan Tahun 2021. Lanjut Budi, kedepan akan dilakukan rapat paripurna yang dilanjut dengan pandangan umum dari fraksi-fraksi.

“Agenda selanjutnya kita jadwalkan rapat paripurna tentang pandangan umum dari fraksi-fraksi tentang raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021,”terangnya.

Budi juga mengatakan penyampaian raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 yang disampaikan oleh Bupati, merupakan pelaksanaan dari Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. “Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,”ungkapnya. (*)