Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak Masuk Dalam Pembahasan

oleh -

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Rancangan peraturan daerah (Raperda) penyelenggaraan Perlindungan Anak masuk dalam pembahasan, setelah pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tersebut dan telah dijawab oleh Wali Kota Sukabumi melalui rapat paripurna, Sabtu (16/4/2022).

Di Kota Sukabumi, dalam penyelenggaraan perlindungan anak saat ini pemerintah daerah telah memiliki payung hukum Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

“Terkait Raperda penyelenggaraan perlindungan anak, semua bersepakat untuk dibahas dalam menyempurnakan aturan pemenuhan hak anak,”kata Fahmi usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi tahun anggaran 2021.

Selanjutnya Raperda akan dibahas lebih lanjut dalam pansus oleh DPRD, Wali Kota juga mengatakan saat ini belum ada pengaturan penyelenggaraan pemenuhan hak anak yang mengacu pada kota layak anak dan belum mengatur kelembagaan Gugus tugas kota layak anak.

“Kota layak anak merupakan sistem pembangunan kabupaten/kota yang integrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan,”terang Fahmi.

Nantinya keberadaan Perda penyelenggaraan perlindungan anak, dalam sebuah kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak, dapat tericipta kabupaten/kota di mana anak tumbuh berkembang secara optimal dan terlindumgi dari kekerasan dan diskriminasi. (**)