Musrenbang untuk 2023, Kecamatan Baros Usulkan Pembangunan Gedung SMA/SMK Negeri

oleh -
Camat Baros, Samiarto

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Wawan AS

Warga Kecamatan Baros mendesak Pemkot Sukabumi untuk membangun gedung SMA atau SMK negeri di wilayah mereka. Hal ini menyangkut kebutuhan SMA atau SMK negeri di wilayah Kecamatan Baros untuk melancarkan sistem zonasi dalam PPDB (penerimaan peserta didik baru). Di wilayah Kecamatan Baros belum ada SMA atau SMK negeri.  

Tentu saja dalam pembangunan SMA tersebut, Pemkot Sukabumi harus berkoordinasi dengan Pemprov Jabar karena pendidikan setingkat SMA merupakan kewenangan provinsi. Jadi nantinya Pemkot Sukabumi menyampaikan usulan warga kepada Pemprov Jabar.

“Kebutuhan SMA negeri di Kecamatan Baros sudah mendesak. Selama ini lulusan SMP yang tinggal di Kecamatan Baros mengalami kendala ketika akan melanjutkan ke SMA atau SMK negeri karena adanya sistem zonasi,” kata Camat Baros, Samiarto ketika ditemui wartawan di sela kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Baros 2022 di Aula Kecamatan Baros, Rabu (26/1/2022).

Musrenbang tersebut membahas usulan pembangunan tahun 2023. Para peserta memutuskan, pembangunan gedung SMA atau SMK negeri menjadi usulan yang masuk skala priroritas.  

Selain pengadaan gedung sekolah baru, usulan lainnya yang diajukan warga adalah pembukaan trayek angkutan kota jurusan Baros-Cibeureum dengan memanfaatkan Jalan Garuda sebagai penghubung kedua dua wilayah kecamatan tersebut. Usulan ini akan diajukan langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Abdul Rachman melalui stafnya.

Camat Samiarto juga menyampaikan, berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kelurahan, dari kegiatan tersebut muncul 20 usulan kegiatan fisik dan 22 kegiatan nonfisik.

Musrenbang tingkat Kecamatan Baros dibuka oleh Wali Kota Sukabumi, H Achmad Fahmi, dihadiri Muspika Baros dan perwakilan perangkat daerah. Sementara anggota DPRD Kota Sukabumi dari daerah pemilihan 2 yang meliputi Kecamatan Baros, Lembursitu, dan Cibeureum tidak bisa hadir karena ada kegiatan di luar daerah. (*)