Komisi III: PTM 100 Persen Jangan Dulu, Berlakukan Saja 50 Persen

oleh -
Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Bambang Herawanto

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Wawan AS

Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Bambang Herawanto tidak sepakat jika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memberlakukan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) 100 persen di sekolah mulai semester genap nanti. Dia berpendapat, SKB 4 menteri yang mengatur PTM 100 persen mengandung banyak kelemahan terutama tentang pengaturan jarak minimal.

Bambang khawatir nanti di sekolah para siswa tidak berdisiplin dalam menerapkan prokes. Ada ketentuan para siswa harus duduk dengan jarak minimal 1 meter. Ketentuan ini agak berat untuk dilaksanakan, paling mungkin jarak yang harus diterapkan minimal 50 cm.

“Menurut saya ada yang harus ditinjau dalam SKB 4 Menteri yang memperbolehkan PTM. Kalau bisa batalkan dulu ketentuan tentang jarak minimal 1 meter karena sulit diterapkan. Bangku dan mejanya tidak akan cukup,” kata Bambang ketika ditemui wartawan di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu (12/1/2022).

Oleh karena itu, ujar dia, Disdikbud Kota Sukabumi harus membuat kebijakan PTM 100 persen dengan pemberlakuan dua shift, jangan memaksakan siswa bisa belajar tatap muka seluruhnya. Jadi terapkan sana PTM 50 persen agar ketentuan prokes dapat dilaksanakan.

“Selain itu secara umum SDM pendidik sendiri belum bisa disiplin 100 persen dalam menerapkan protokol kesehatan. Menghadapi jumlah anak 50 persen saja masih kewalahan dalam penerapan prokes apalagi 100 persen. Mohon rencana PTM 100 persen itu dikaji ulang,” tuturnya.

Sudahlah, kata dia, kalau bisa lupakan dulu PTM 100 persen. Pilihan terbaik dibikin dua shift, pagi dan siang. Sebelum rombongan siang memulai belajar, ruangan kelas harus sudah dalam keadaan steril dengan disemprot oleh cairan disinfektan.

Kepada para guru dan kepala sekolah, Bambang mengimbau agar tetap memandu para siswanya  untuk tetap menerapkan prokes, termasuk memperhatikan mereka ketika jajan di luar lingkungan sekolah.

“Harus ada kerja sama yang terkoordinasi antara Disdikbud, sekolah, Dishub, dan Satpol-PP untuk mengawasi siswa saat berangkat dan pulang sekolah. Kita harus bisa menjamin anak-anak dalam keadaan aman dan nyaman dalam perjalanan berangkat, di sekolah, dan perjalanan pulang,” ujar Bambang. (*)