Kades Dapil 6 Mendukung Rekomendasi ADI untuk Ganti Menteri Desa

oleh -
Ratusan kepala desa dari seluruh Indonesia menggelar silaturahmi ADI di Solo untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden RI.

Wartawan Agus Setiawan

Editor Wawan AS

Para kepala desa yang merupakan wakil dari Dapil 6 Kabupaten Sukabumi ikut menandatangani rekomendasi ADI (Aliansi Desa Indonesia) yang dibuat pada rapat dan pertemuan di Solo. Mereka meneken dokumen tersebut dalam sesi akhir rapat yang merupakan hasil kesepakatan para peserta pada Ahad (9/1/2021). Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden RI melalui jaringan ADI di Jakarta.

Salah satu butir rekomendasi yang disampaikan ADI adalah usulan mengganti Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan figur yang berpihak ke desa. Peserta rapat ADI juga mengusulkan penyempurnaan Perpres 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022, khususnya Pasal 5 ayat (4).  

“Kami juga menentang semua bentuk demoralisasi kepala desa dan perangkat desa oleh semua pihak dan pemerintah pusat,” demikian tertulis dalam dokumen hasil silaturahmi nasional ADI.

Silaturahmi ADI dihadiri 260 perwakilan kepala desa dari seluruh Indonesia.  Empat kades yang dari Dapil 6 yang berangkat ke Solo terdiri dari Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Cimanggu Dadih Supadi, Kepala Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap Deri Riyana, Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap Udon, dan Kepala Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Bakang Anwar As’adi.

Mereka memboking mobil Elf untuk perjalanan ke Solo dan pulangnya ke Jampang. Para kades itu berada di Solo sejak Sabtu (8/1/2022). Malam ini keempat kades itu pulang ke desa masing-masing, diperkirakan tiba di Jampangkulon sebelum tengah hari Senin besok.

Dalam butir-butir hasil silaturahmi ADI disebutkan ADI hadir bukan sebagai organisasi baru melainkan wadah ad hoc yang bertujuan untuk mengembalikan marwah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 72 ayat 2 yang berbunyi: “Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.”

Selain itu ADI merekomendasikan langkah-langkah dan rencana tindak lanjut  membangun komunikasi di masing-masing daerah dengan semua elemen desa untuk mengokohkan kebersamaan dalam mengembalikan marwah Undang-Undang Desa, khusunya Pasal 72 ayat 2. 

Untuk mewujudkan rekomendasi tersebut langkah yang ditempuh pertama mengagendakan koordinasi, diskusi dengan semua elemen desa di semua tingkatan pusat, provinsi, dan daerah masing-masing. Kedua memfasilitasi dan mendorong gerakan bersama semua elemen desa. (*)