BPKPD Gencarkan Penambahan Tapping Box untuk Akurasi Pajak Daerah

oleh -
Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian Pajak Daerah pada BPKPD Kota Sukabumi Martha Galuh Budianti.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Wawan AS

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi akan menggencarkan penambahan alat perekam transaksi (tapping box) bagi para wajib pajak (WP). Dengan alat itu, perhitungan pajak daerah menjadi lebih cepat dan akurat karena setiap tranksaksi akan tersimpan di dalam alat rekam tersebut.

Hal itu dikatakan Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian Pajak Daerah pada BPKPD Kota Sukabumi Martha Galuh Budianti ketika ditemui wartawan di kantornya,  Senin (29/11/2021). Saat ini di Kota Sukabumi baru terpasang 40 titik tapping box.

“Dalam dua tahun ke depan, seluruh WP harus memasang tapping box di tempat usahanya untuk menyeleraskan transaksi dengan perhitungan pajak daerah,” kata Martha.  

Sektor usaha yang harus memasang tapping box antara lain hotel, restoran, tempat hiburan, dan pengelolaan parkir. Pada hari ini BPKPD mengundang 40 wajib pajak yang telah memasang alat tersebut sebagai percontohan bagi WP lainnya.

“Para WP yang telah memasang tapping box bertemu dengan Pak Wali. Pertemuan ini merupakan bentuk penghargaan kepada para pelaku usaha yang menjadi pelopor penggunaan alat perekam transaksi,” ujar dia.

Bersamaan dengan itu, BPKPD juga berkoordinasi dengan DPMPTSP untuk memberlakukan aturan wajib memasang alat perekam transaksi bagi pelaku usaha yang mengajukan izin usaha. 

Berdasarkan evaluasi, penggunaan tapping box awalnya ada kendala pada pemeliharaan.  Beberapa alat mengalami kerusakan karena faktor cuaca dan sebagian mengalami gangguan jaringan internet.  Kerusakan tersebut sering kali menimbulkan ketidakakuratan dalam perhitungan.

Alat rekam tersebut juga dikelola oleh vendor yang ditunjuk yaitu Bank BJB selaku pemberi CSR untuk alat tapping box. Sejauh ini, ujar Martha, deviasi yang terjadi sangat kecil, para WP di Kota Sukabumi sangat transparan dalam menyampaikan laporan pajaknya berdasarkan transaksi yang terjadi.

“Tidak ada indikasi kecurangan dari para WP, paling kendala dari sisi maintenance. Cuman semua bisa di atasi vendor, Bank BJB menyampaikan laporan setiap bulan kepada kami,” ujarnya.  

Rencananya tahun depan ada penambahan kembali dari Bank BJB Sukabumi untuk 30 buah alat perekam transaksi.

“Selain itu, kami juga mengembangkan software billing system. Software ini nantinya akan tertanam di setiap kasir wajib pajak. Tapi penggunaannya masih uji coba,” kata Martha. (*)