APBD 2022 Masih Fokus Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah

oleh -
Ketua DPRD Kota Sukabumi H. Kamal Suherman (kanan) menyerahkan dokumen Raperda APBD 2022 yang telah ditetapkan menjadi perda kepada Wali Kota Sukabumi H. Achmad Fahmi untuk dikirimkan ke Gubernur Jabar dalam rangka evaluasi.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Wawan AS

Wali Kota Sukabumi H. Achmad Fahmi mengatakan, APBD tahun anggaran 2022 masih fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah. Sebagaimana tahun kemarin, sebagian besar APBD untuk mendukung kegiatan sosial, peningkatan kesehatan warga, dan vaksinasi.

“APBD tahun 2022 masih fokus pada penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi daerah. Sampai sekarang masyarakat masih merasakan dampak dari Covid-19,” kata wali kota setelah pengikuti rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi dengan agenda penetapan APBD 2022, Rabu (24/11/2021) sore.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi, H. Kamal Suherman yang didampingi para wakil ketua Jona Arizona dan Wawan Juanda. Pada rapat tersebut juga hadir Wakil Wali Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami.

Pada awal pembahasan, ujar Fahmi, anggaran pada APBD 2022 mengalami defisit. Namun setelah dilakukan berbagai pembahasan antara eksekutif dan legislatif terjadilah keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Penyebab defisit, kata wali kota, asumsi indikator tidak sesuai. 

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi saat menyampaikan hasil pembahasan Badan Anggaran memberikan 11 poin catatan yang diberi rekomendasi. Badan Anggaran, ujar dia, mengapresiasi upaya Pemkot Sukabumi dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 seraya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan yang terus berjuang menghadapi wabah. 

“Lalu kami juga menyampaikan apresiasi terhadap rencana inovasi digitalisasi sistem pembayaran retribusi maupun pajak daerah secara nontunai yang tentu saja memberikan kemudahan kepada masyarakat,” kata Yunus.

DPRD juga mendukung pengembangan terminal pariwisata sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak PAD dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yunus juga menyampaikan dorongan kepada pemda untuk mengoptimalkan pengelolaan aset –aset daerah agar menunjang PAD. (*)