Rapur DPRD Tetapkan Perda ABPD 2022 dan Perda Penyertaan Modal ke Bank BJB

oleh -
Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri membacakan pendapat akhir Bupati Sukabumi terhadap Raperda APBD 2022 dan Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada Bank BJB pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi.

Wartawan Agus Setiawan  

Editor Wawan AS

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi menetapkan dua raperda menjadi perda. Dua raperda dimaksud terdiri dari Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

Pada rapat itu tampak hadir Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara sebagai pimpinan rapat yang didampingi para wakil ketua Budi Azhar Mutawali, M. Sodikin, dan Yudi Suryadikrama serta perwakilan dari eksekutif Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi H. Iyos Somantri . Rapat paripurna diselenggarakan di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Senin (22/11/2021).

Penetapan dua perda itu diakhiri dengan penyerahan dokumen raperda yang telah ditetapkan menjadi perda dari Pimpinan Rapat kepada Wabup Iyos. Selanjutnya dokumen tersebut akan dikirimkan ke Pemprov Jawa Barat untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat.

Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami dalam pendapat akhirnya  yang dibacakan oleh Iyos mengatakan, APBD 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel untuk merespon ketidakpastian kondisi keuangan daerah. Namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian atas terjadinya wabah Covid-19 yang belum juga berakhir. 

“Untuk itu APBD 2022 harus berperan sentral dalam melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus dapat memiliki daya ungkit untuk pemulihan ekonomi di daerah,” ujarnya. 

Selanjutnya bupati mengapresiasi Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda tentang penyertaan modal kepada Bank Jabar Banten (BJB). Dia menyatakan penyertaan modal tersebut dapat mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi di Kabupaten Sukabumi dari deviden yang diperoleh.

“Penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk merupakan salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah serta untuk mempertahankan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Sukabumi di bank tersebut,” kata bupati. (*)