Warga Protes Pembangunan Perumahan NR yang Diduga Memicu Longsor, Begini Penjelasan Dinas Perizinan

oleh -
Lokasi lahan di RT 05 RW 17 Keluarahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi yang terkena longsoran yang diduga akibat proyek Perumahan Nobel Residence.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Wawan AS

Warga mempertanyakan izin lingkungan Perumahan Nobel Residence (NR). Sebab mereka menduga pembangunan perumahan yang terletak di Jalan Merbabu RT 03 RW 10 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi itu memicu longsor ke permukiman warga di wilayah RT 05 RW 17.

“Saya menerima laporan dari warga telah terjadi longsor dengan dugaan akibat kegiatan pembangunan di Perumahan Nobel Residence. Wajarlah kami mempertanyakan izin perumahan tersebut kepada dinas dan instansi terkait,” kata Ketua RT 05 RW 17 Kelurahan Karangtengah, H. Supomo di lokasi terjadinya longsor, Senin (15/11/2021).

Longsor dari lahan proyek Perumahan NR itu terjadi pada Rabu (10/11/2021). Dampak longsor merugikan warga karena menimbun dan menghalangi lahan milik mereka. Warga tidak bisa berbuat banyak menghadapi pengembang perumahan tersebut.  

Supomo juga mengatakan selama menjabat sebagai ketua RT, dirinya belum pernah dihubungi atau diajak berbicara oleh pengembang untuk sosialisasi pembangunan Perumahan NR kepada masyarakat.  

“Walaupun perumahan tersebut tidak berada di wilayah RT kami, setidaknya harus ada izin dari warga karena lahannya berbatasan. Selain itu kami harus menanggung dampak dari pembangunan tersebut, ya buktinya lahan di RT 05 RW 17 dilanda longsor. Kami menduga longsor terjadi karena ada kegiatan pembangunan perumahan tersebut,” ujar Supomo.

Ketua RT 05 RW 17 Keluarahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Supomo (tengah).  

Berdasarkan penelusuran yang dilakukannya, Supomo menemukan fakta, perumahan tersebut telah dibangun sejak tiga tahun lalu. Selama rentang tiga tahun itu, sebagai pengurus di wilayah, Supomo belum pernah diajak berkomunikasi oleh pengembang.

Dia merasa khawatir akan terjadinya longsor susulan dari lahan pembangunan perumahan tersebut. Terlebih sekarang iklim sudah musim hujan. Supomo meminta instansi terkait maupun aparat di wilayah untuk menanyakan izin perumahan tersebut.

Kepala DPMPTSP Kota Sukabumi, Didin Syarifudin (paling kanan) ketika diwawancara terkait pembangunan Perumahan Nobel Residence.  

Sementara itu ditemui di kantornya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau lebih terkenal dengan sebutan Dinas Perizinan Kota Sukabumi, Didin Syarifudin mengatakan, lahan Perumahan NR semula berupa kavling-kavling milik pribadi. Asalnya pemilik lahan hanya menjual kavling dan di atasnya sudah berdiri 7 unit rumah dengan sertifikat tanah atas nama beberapa orang.

“Kalau kavling-kavling itu berubah menjadi perumahan tentu saja sertifikatnya harus atas nama perusahaan. Kavling itu sifatnya perorangan, sedangkan untuk membangun perumahan, pihak pengembang harus menambah persyaratan dan memperbaharui izin,” ujar Didin.

Menindaklanjuti keluhan dan laporan dari masyarakat, Didin akan memerintahkan jajarannya untuk memberi tahu pihak pengembang Perumahan NR agar segera melengkapi persyaratan perumahan dan memenuhi rekomendasi dari beberapa dinas terkait. Dan tentu saja membuat izin lingkungan.

Di tempat yang sama Kabid Perizinan pada DPMPTSP Kota Sukabumi, Saepuloh menambahkan, untuk kavling memang tidak ada keharusan menempuh izin warga maupun kajian rekomendasi dinas terkait karena sifatnya perorangan. Namun untuk PT yang akan membangun perumahan, syarat dan perizinan itu harus terpenuhi.  

“Awalnya lahan itu kavling yang izinnya satu-satu. Di saat berubah menjadi Perumahan Nobel Residence seharusnya para pemilik kavling maupun pengembang berkoordinasi lagi dengan kami. Pengembang harus menempuh kajian untuk mendapatkan rekomendasi dari beberapa instansi terkait,” kata Saepuloh. (*)