Kembalikan Fungsi RTH, Satpol PP Tertibkan Bangli di Seputar Jalan Sudirman

oleh -
Para petugas dari Satpol PP Kabupaten Sukabumi melakukan pembongkaran terhadap bangunan liar di Jalan Sudirman Palabuhanratu dengan pendekatan persuasif dan komunikatif.

Wartawan Agus Setiawan

Editor Wawan AS

Guna mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) di pinggir jalan, Satpol PP Kabupaten Sukabumi menggelar operasi penertiban bangunan liar (bangli) di seputar kawasan Jalan Sudirman Palabuhanratu. Area penertiban membentang dari sekitar PN Cibadak Palabuhanratu sampai Kantor Satpol PP Kabupaten Sukabumi.

Operasi tersebut melibatkan berbagai unsur yang berasal dari Satpol PP, TNI, Polri, Dishub, PLN, Dinas Lingkungn Hidup, aparatur Kantor Kelurahan Palabuhanratu, dan perengkat Desa Citepus. Jumlah personel yang dilibatkan sekitar 100 orang antara lain Satpol PP 75 orang, TNI 6 orang, Polri 8,  PLN 6, dan  Dishub 2 orang.

“Target operasi adalah bangunan tak berizin yang berada di atas tanah milik Pemda Kabupaten Sukabumi. Tanah tersebut berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Jadi tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan,” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Dody Rukman Meidianto saat memimpin operasi gabungan, Rabu (27/10/2021).

Tujuan operasi, ujar dia, untuk mengembalikan jalur hijau agar berfungsi sebagaimana mestinya. Pembongkaran dilakukan terhadap semua bangunan yang berada di atas RTH dan tidak memiliki izin.  

“Sebelumnya kami telah melayangkan surat teguran pertama sampai ketiga. Tapi para pemilik bangunan yang berdiri atas lahan milik pemda itu tidak mengindahkan surat tersebut. Jadi kami melakukan pembongkaran,” jelas Dody.

Tadinya diharapkan pembongkaran dilakukan oleh pemilik bangunan dengan kesadaran sendiri. Tapi mereka tidak juga melakukannya. Jumlah bangunan yang ditertibkan mencapai sebanyak 9 unit.

Operasi penertiban bangli tersebut dilaksanakan dengan merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) 10 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Proses penertiban berjalan lancar dan aman. Para petugas menggunakan pendekatan persuasif dan komunikatif dengan para pemilik bangunan.

“Silakan membuka tempat usaha tapi jangan di areal umum termasuk pada jalur untuk ruang terbuka hijau,” ujarnya. (*)