Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemkot Sukabumi Menjalin Kerja Sama dengan BPKP

oleh -
Wali Kota Sukabumi H. Achmad Fahmi dan Kepala Perwakilan BPKP Jabar Mulyana menandatangani MoU kerja sama dalam lingkung perbaikan penyelenggaraan penerintahan.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Wawan AS

Guna mendorong perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, Pemkot Sukabumi menjalin kerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.

Penandatanganan MoU kerja sama tersebut dilakukan oleh Wali Kota Sukabumi H. Achmad Fahmi dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Mulyana di  Ruang Utama Balai Kota Sukabumi, Rabu (27/10/2021). Dalam MoU tersebut, BPKP melakukan pendampingan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sukabumi.

Wali Kota mengharapkan pendampingan dari BPKP Jawa Barat dapat mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik. Salah satu bentuk kerja sama, ujar dia,  menyangkut manjamen risiko indeks (MRI) terkait perencanaan dan pengalokasian anggaran yang harus mempertimbangkan dampak-dampak yang mungkin terjadi dalam proses pembangunan. 

“Penandatanganan kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dan BPKP untuk saling mendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas,” tuturnya.

Wali kota juga menyinggung Inspektorat Daerah (Itda) yang harus lebih kuat lagi dalam melaksanakan tugas pengawasan dari sisi SDM dan kelembagaan. Itda harus terus memberikan sosialisasi kepada SKPD dalam rangka pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Mulyana menjelaskan, Pemkot Sukabumi harus menindaklanjuti MoU dengan membuat rencana tindak lanjut implementasinya. BPKP akan terus mendorong peningkatan transparansi dan akuntabiliats khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Inspektur Daerah Kota Sukabumi, Een Rukmini.

Inspektur Daerah (Irda) Kota Sukabumi, Een Rukmini menjelaskan, kesepakatan bersama dengan BPKP itu salah satu lingkupnya dalam  pengembangan manajemen pemerintahan daerah. Itda didorong untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan juga dalam perencanaan pembangunan. BPKP ikut memberikan konsultasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Dalam MoU ada beberapa poin yang dikerjasamakan. Nantinya kami drop dan break down untuk ditindaklanjuti misalnya dari sisi pengembangan dan pengawasan termasuk review,” ujar Een.

Keinginan BPKP agar Inspektorat gencar melakukan sosialisasi, kata dia, sudah dijalankan yang salah satunya dalam bentuk sosialisasi pengendalian gratifikasi. Melalui sosialisasi tersebut, Itda mengingatkan kembali para pejabat untuk mencegah dan menghindari gratifikasi.

“MoU ini berlaku untuk tiga tahun. Selama tiga tahun itu kami akan terus gencar melakukan berbagai sosialisasi tentang penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Een. (*)