Inspektur Daerah Tegaskan, Pemkot Sukabumi Nihil Laporan Gratifikasi

oleh -
Wali Kota Sukabumi H. Achmad Fahmi meresmikan sosialisasi gratifikasi yang menghadirkan narasumber dari KPK dan BPKP Jabar.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Wawan AS

Inspektorat Daerah (Itda) Kota Sukabumi menggelar sosialisasi pengendalian gratifikasi bagi jajaran aparat di lingkungan Pemkot Sukabumi. Para peserta sosialisasi itu terdiri dari para kepala perangkat daerah, kepala bagian, camat, dan lurah.

Pada kegiatan itu, para peserta juga menerima materi sosialisasi tentang penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Manajemen Risiko Indeks (MRI) di lingkungan Pemkot Sukabumi.

Sosialisasi dibuka oleh Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi didampingi Sekda Kota Sukabumi, H. Dida Sembada bertempat di Hotel Horison Sukabumi, Selasa (26/10/2021).

Inspektur Daerah (Irda) Kota Sukabumi, Een Rukmini ketika ditemui usai kegiatan sosialisasi mengatakan, melalui sosialisasi tersebut jajaran pemda diingatkan bahwa gratifikasi sangat berdekatan atau rawan terjadi di lingkungan pemerintahan. Karena itu jajaran Pemkot Sukabumi harus mencegah dan menghindarinya.

“Para peserta sosialisasi diberi pemahaman kalau gratifikasi pada umumnya berupa penerimaan atas pemberian, namun tidak semua pemberian dapat dikategorikan gratifikasi. Setidaknya ada 17 item yang memang diperbolehkan untuk diterima,” kata Een.  

Pegawai pemerintah diperbolehkan menerima sesuatu, ujar dia, dengan catatan tidak ada kaitannya dengan jabatan dan kewenangan penerima pemberian dimaksud. Hal itulah yang disampaikan oleh narasumber kepada para peserta.

Apabila pejabat menerima sesuatu dari saudaranya yang tidak ada kaitan dengan jabatan dan kewenangan, itu diperbolehkan karena tidak termasuk gratifikasi, ujar Een.  Dalam hal ini juga termasuk menerima honor dari pekerjaan yang dilakukan itu juga diperbolehkan. 

Sejauh ini Inspektorat belum menerima laporan adanya gratifikasi baik yang dilaporkan oleh ASN sendiri maupun masyarakat.

“Sampai sekarang masih nol terkait laporan gratifikasi di lingkungan Pemkot Sukabumi,” tutur dia.

Inspektur Daerah (Irda) Kota Sukabumi, Een Rukmini ketika mendampingi narasumber sosialisasi gratifikasi.

Lebih lanjut Een menjelaskan tujuan  sosialisasi yang digelarnya untuk menjawab kebingungan para ASN dalam kaitan dengan hal-hal apa saja yang wajib dilaporkan terkait temuan gratifikasi.

“Karena itu dalam sosialisasi kami berikan pemahaman seputar gratifikasi dan apa saja yang bisa dilaporkan. Pada kegiatan ini kami menghadirkan narasumber dari KPK dan BPKP Jabar,” jelasnya. 

Masyarakat bisa datang langsung ke Itda untuk mengadukan temuan gratifikasi. Bisa juga melalui layanan aplikasi gratifikasi online milik KPK atau aplikasi portal Pakar milik Inspektorat Kota Sukabumi.

“Laporan Gratifikasi harus ada bukti yang kuat, masyarakat bisa ikut mengawasi dan melaporkannya secara langsung,” kata Een. (*)