Setelah BPN Pusat Oke, Raperda RTRW Dibahas Ulang

oleh -
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Lulu Yuliasari (kiri, berbaju putih) didampingi Kasubbag Perundag-Undangan Tika Kartika.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Wawan AS

Setelah mendapat lampu hijau berupa persetujan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pemkot dan DPRD Kota Sukabumi bersiap-siap akan melakukan pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2021-2041.

Diperkirakan draft raperda revisi RTRW itu diserahkan oleh Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi kepada legislatif  pada pekan depan. Selanjutnya DPRD akan melakukan pembahasan sampai dengan tahap penetapan raperda menjadi Perda tentang RTRW Tahun 2021-2041.

“Secepatnya pembahasan Raperda tentang RTRW akan dilakukan oleh DPRD. Pekan depan kami akan menyerahkan draftnya ke DPRD,” kata Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Lulu Yuliasari didampingi Kasubbag Perundag-Undangan Tika Kartika kepada wartawan, Kamis (21/10/2021).

Seharusnya, ujar dia, pembahasan Raperda RTRW dilakukan pada triwulan III 2021. Sekarang sudah memasuki bulan pertama triwulan IV. Keterlambatan ini disebabkan adanya berbagai pembahasan lintas sektoral dan harus menunggu persetujuan dari pusat.

“Pembahasan lintas sektoral yang melibatkan berbagai perangkat daerah baru tuntas pada bulan September lalu. Setelah itu persetujuan dari pusat baru saja turun awal pekan ini,” jelas Lulu. 

Targetnya, lanjut dia, paling lambat akhir bulan Desember, raperda revisi itu telah ditetapkan. Aturannya penetapan Perda tentang RTRW ditetapkan paling lambat dua bulan setelah turun persetujuan dari Kementerian ATR/BPN.

“Kalau dalam rentang waktu dua bulan belum juga ada penetapan, maka urusan Perda RTRW ini akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Karena itu kami harus gerak cepat. Draft segera akan diserahkan. Mudah-mudahan DPRD langsung melakukan pembahasan terhadap draft yang kami ajukan,” kata Lulu. (*)