Dibiayai Dana Cukai Hasil Tembakau, Bappeda Siap Menggempur Rokok Ilegal

oleh -
Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Yudi Sutriana.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Wawan AS

Bappeda Kota Sukabumi akan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pemerintah pusat untuk membiayai perang menggempur rokok ilegal. Bentuknya sosialisasi peraturan yang melarang jual beli rokok ilegal dan ancaman hukum bagi mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Yudi Sutriana saat dihubungi wartawan lewat telepon selulernya,  Rabu (20/10/2021). Besarnya DBHCHT tahun 2021 yang diterima Bappeda Kota Sukabumi mencapai Rp120 juta.

Tahun ini, ujar dia, Pemkot Sukabumi menerima alokasi  DBHCHT sebesar Rp4.540.886.000. Dana tersebut dialokasi untuk empat satuan kerja perangkat daerah yaitu Setda (Bagian Perekonomian), Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan (Diskumindag), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Bappeda.

Dari empat alokasi itu, bagian untuk Dinkes sebesar 85 persen. Rencananya Dinkes akan menggunakan dana tersebut untuk pemeliharaan sarana prasarana pendukung kesehatan di masa pendemi Covid-19. 

Perihal penggunaan DBHCHT di Bappeda dijelaskan lebih rinci oleh Kepala Sub Bagian Program Bappeda Kota Sukabumi Rahmat Hidayat. Penggunaan dana sebesar Rp120 juta difokuskan untuk sosialisasi larangan jual beli rokok ilegal yakni rokok yang tidak ditempeli cukai rokok resmi dari negara.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor39 Tahun 2007 tentang Cukai, penjualan rokok ilegal bisa dijatuhi hukuman pidana penjara atau sanksi denda. Hal inilah yang akan kami sosialisasikan kepada masyarakat melalui media massa dan media sosial,” ujar Rahmat.

Jadi sosialisasi akan dilakukan lewat pamflet, baliho, spanduk, dan media lainnya yang dipasang di tempat-tempat strategis seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan lokasi lainnya yang mudah diakses masyarakat untuk dibaca.

“Isi sosialisasi antara lain ajakan untuk menolak dan menggempur rokok ilegal. Selain itu imbauan untuk melaporkan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bogor jika menemukan rokok ilegal di pasaran,” jelas dia. (*)