Dinas Perkim dan Bappeda Selenggarakan Penguatan Kapasitas untuk Program Kotaku

oleh -
Pembukaan kegiatan pelatihan penguatan kapasitas BKM/LKM dan pemerintah desa di aula balai Desa Sekarwangi untuk wilayah Kecamatan Cibadak.

Wartawan Agus Setiawan

Editor Wawan AS

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Bappeda Kabupaten Sukabumi menggelar pelatihan penguatan kapasitas untuk program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) bertempat di Balai Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Selasa (212/9/2021). Pada pelatihan itu, Pemdes Karangtengah bertindak selaku fasilitator sekaligus peserta.

“Kami merasa bangga dapat memfasilitasi pelatihan untuk program Kotaku karena program ini dapat membebaskan masyarakat dari lingkungan kumuh,” kata Kepala Desa Karangtengah, Gerry Imam Sutrisno, S.E. di tengah kegiatan pelatihan.

Sasaran dari pelatihan itu adalah BKM/LKM (Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat) dan pemerintah desa sebagai pelaksana dan pendamping masyarakat dalam program Kotaku di lapangan. Pelatihan diresmikan oleh Camat Cibadak, Drs. Lesto Rosadi.

Tampil selaku narasumber antara lain Kasi Kawasan Pemukiman Kumuh Dinas Perkim, Apit Nuryanto, Ketua Forum Kotaku Kabupaten Sukabumi, dan Ketua Forum Kotaku Kecamatan Cibadak. Di tempat pelatihan tampak hadir semua kepala desa di wilayah Kecamatan Cibadak, Tim Kotaku Kabupaten Sukabumi, dan Forum Komunikasi BKM Kabupaten Sukabumi. 

“Program Kotaku bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan,” jelas Gerry.

Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainya (stakeholder) serta dari lembaga mitra pembangunan pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan program, dilakukan berbagai kegiatan antara lain pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan; penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah, serta pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (livelihood) masyarakat. (*)