FKKS Harus Arahkan Komite Sekolah Lebih Kritis dan Aspiratif

oleh -
Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi H. Iyos Somantri menyampaikan pengarahan kepada para peserta penguatan FKKS Kabupten Sukabumi dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan komite sekolah.

Wartawan Agus Setiawan

Editor Wawan AS

Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) harus mengarahkan komite sekolah agar lebih kritis dan aspiratif dalam menyuarakan kepentingan peserta didik, orang tua murid, dan masyarakat.

Dengan demikian komite sekolah selalu dapat menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi warga sekolah dan masyarakat berdasarkan hasil pengamatan atas kinerja sekolah. 

Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi H. Iyos Somantri pada pembukaan Penguatan Forum Komunikasi Komite Sekolah yang diinisiasi oleh Dewan Pendidikan Kabupten Sukabumi  di Hotel Augusta, Cicantayan, Rabu (15/9/2021). Komite sekolah, kata wakil bupati, harus memahami tugas dan fungsinya dengan baik.

“Salah satunya dapat memaksimalkan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing,” ujar Iyos.

Wabup juga mengharapkan pengurus FKKS dapat mengarahkan komite sekolah untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Komite Sekolah. 

“Kami optimis FKKS dapat mendorong terwujudnya misi pertama Pemerintah Kabupten Sukabumi  yakni membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing,” kata Iyos.

Kegiatan penguatan FKKS mengusung tema “Peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di masa pandemi Covid-19”. 

Ketua Dewan Pendidikan Kab Sukabumi, H. Dadang Suparman Shiddieq menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tahun 2021. Diharapkan Dadang, penguatan FKKS dapat menjadi bagian dari upaya Pemkab Sukabumi di bidang pendidikan dan program prioritas di Kabupten Sukabumi.

“Peran dan fungsi komite sekolah sangat penting untuk mendukung upaya meningkatkan mutu pendidikan. Upaya meningkatkan mutu pendidikan harus terus dilakukan dan berjalan dengan baik. Karena itu masyarakat melalui komite sekolah dapat melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pendidikan,” ujar Dadang. (*)