BNN Kabupaten Sukabumi Gelar Konsolidasi Tanggap Ancaman Narkoba

oleh -
Kepala BNN Kabupaten Sukabumi Dr (Cand) M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si. menyampaikan paparan pada kegiatan konsolidasi kota tanggap ancaman narkoba.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Wawan AS

Masalah narkoba menjadi persoalan penting yang menuntut perhatian semua kalangan. Untuk itu Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sukabumi mengundang seluruh stakeholder pemerintahan untuk ikut terlibat mengawasi persoalan narkoba dalam sebuah acara konsolidasi.

Konsolidasi tersebut merumuskan kebijakan ‘kota tanggap ancaman narkoba’ pada sektor kelembagaan. Acara digelar di Hotel Pangrango pada Selasa, 14 September 2021. Pada acara ini BNN Kabupaten Sukabumi mengundang perwakilan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pengadilan Negeri, Basarnas, dan Kejaksaan Negeri. 

Kepala BNN Kabupaten Sukabumi Dr (Cand) M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si. menjelaskan konsolidasi diperlukan guna menyatukan dan memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan ketanggapan dalam menghadapi ancaman narkoba di Kabupaten Sukabumi dengan memperkuat kapasitas kelembagaan.

“Terus terang BNN tidak bisa sendirian menghadapi  masalah narkoba ini. Kami memerlukan sinergitas semua pihak dalam mengatasi masalah narkoba demi menyelamatkan masa depan bangsa,” kata Retno.

Penanganan masalah narkoba, tambah dia, menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah, BNN, penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun  institusi terkait lainnya. “Apa yang menjadi rumusan kita adalah bagaimana kita berkolaborasi, berkomunikasi, dan bersinergi untuk penanganan masalah narkoba ini,” kata dia.

Karena itu ia mengimbau semua stakeholder yang hadir untuk turut membantu BNN dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba. Bentuk bantuan bisa dengan memberikan informasi yang aktual dan akurat apabila menemukan indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, baik pada sektor kelembagaan maupun masyarakat.

Retno menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran semua pihak, baik perwakilan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pengadilan negeri, basarnas dan kejaksaan negeri sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada BNN. (*)