BPJS Terus Berupaya Seluruh Pegawai Tercakup Program Jamsos Ketenagakerjaan

oleh -
Sekda Kabupten Sukabumi H. Ade Suryaman (kiri) ketika menerima rombongan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi.

Wartawan Agus Setiawan

Editor Wawan AS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengambil langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima tercakup dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam hal ini, cakupannya juga meliputi pegawai pemerintah dengan status non-ASN dan penyelenggara pemilu.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, Diding  Ramdani mengatakan hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021  tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Inpres ini ditujukan kepada para menteri dan kepala lembaga serta para gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

“Intinya seluruh pegawai, baik ASN maupun non-ASN dalam kategori penerima upah dan bukan penerima upah harus dimasukkan ke calam program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan fasilitasi oleh pemerintah,” kata Diding Ramdani saat bersilaturahmi dengan Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman di Pendopo Sukabumi, Senin (13/9/2021).

Pernyataan Diding itu diamini oleh tuan rumah. Sekda menyatakan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting bagi setiap pekerja untuk mendapatkan jaminan hari tua, pensiunan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan.

“Program BPJS Ketenagakerjaan sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Program ini memberikan  perlindungan kepada pekerja dan keluarganya apabila mengalami musibah kecelakaan kerja atau meninggal dunia,” ujar Ade. (*)