BPKPD Siapkan Aplikasi Data Inventaris Barang Milik Daerah

oleh -
Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPKPD Kota Sukabumi, Landung Sanjaya.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Wawan AS

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi mempersiapkan aplikasi untuk inventarisasi dan pengelolaan data barang milik Pemkot Sukabumi. Aplikasi ini akan mendata semua aset dan inventaris barang  yang ada di setiap perangkat daerah.

Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPKPD Kota Sukabumi, Landung Sanjaya menjelaskan, dalam rangka menuju aplikasi tersebut pihaknya telah  meminta setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat laporan inventarisasi barang-barang milik daerah di lingkungannya masing-masing. Nantinya data dari SKPD akan dijadikan input data pada aplikasi tersebut.

“Dalam laporan inventarisasi barang milik daerah di SKPD akan diketahui status barang-barang tersebut, apakah masih ada atau sudah tidak tercatat di dalam buku inventaris barang. Keberadaan barang tersebut akan diperiksa secara fisik oleh pengelola barang di SKPD,” kata Landung kepada wartawan via telepon seluler, Sabtu (31/7/2021).

Jadi sebelum dilaporkan kepada BPKPD, SKPD akan memilah barang-barang yang tercatat di dalam buku dan barang-barang yang tidak ada fisiknya. SKPD harus membuat laporan jika terjadi kehilangan barang untuk dilaporkan ke Inspektorat. 

“Aplikasi yang kami kembangkan ini untuk menginput dan memastikan keberadaan barang-barang milik daerah berdasarkan data yang ada selama ini untuk dilakukan pengecekan secara berkala atau per semester. Dalam membuat aplikasi ini kami akan melibatkan orang yang sudah berpengalaman dalam pengelolaan aset,” ujarnya.

Nantinya aplikasi untuk mendata barang milik daerah itu harus mudah dipahami. Orang yang berpengalaman di bidang pengelolaan aset akan membuat metode praksis pada aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 

Termasuk dalam aset yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi adalah lahan milik Pemkot Sukabumi yang digarap oleh masyarakat melalui sistem kerja sama. Faktual ada sekitar 80 lokasi  lahan yang disewa masyarakat untuk kegiatan pertanian.

“Dari hasil sewa lahan tersebut, pendapatan pertahun kurang lebih Rp100 juta yang masuk ke kas daerah penambahan PAD. Penyewaan lahan aset selain membantu perekonomian masyarakat khususnya petani, tujuan lainnya masyarakat bisa menjaga lahan yang merupakan aset pemerintah,” ujarnya. (*)