Pengolahan Emas Diduga Tanpa Izin, Kesbangpol: Sudah Kami Segel

oleh -
Ketua KTRS Yustendi (menghadap kamera) ketika berdialog dengan tim gabungan Pemkab Sukabumi di lokasi pengolahan emas di Kampung Ciarsa, Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan.

Wartawan Agus Setiawan

Editor Wawan AS

Pemkab Sukabumi melalui Kesbangpol dan Sat Pol PP beserta dinas terkait dengan tegas telah menyegel lokasi pengolahan emas milik Koperasi Tambang Rakyat Sukabumi (KTRS) yang beroperasi di wilayah Kampung Ciarsa RT 03, RW 04 Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Senin (26/7/2021).

Pantauan di lokasi, tim gabungan yang dipimpin Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sukabumi, Dodi Rukman Medianto telah memastikan, izin pengolahan emas milik KTRS sama sekali belum ada. Sementara untuk izin tambangnya, Dodi mengungkap akan melakukan kajian mendalam dengan beberapa dinas terkait lainnya.

“Kami datang ke sini untuk memastikan informasi agar jelas dan tidak hoax. Setelah melakukan cek lapangan, untuk aktivitas pengolahan emas itu belum ada izin sama sekali. Sesuai surat dari Camat Simpenan, kami menyegel tempat usaha ini,” kata Dodi kepada wartawan di Kampung Ciarsa. 

Berdasar pada surat bermomor 503/35/2021 perihal penghentian kegiatan, Kantor Kecamatan menyatakan aktivitas pengolahan emas milik KTRS mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Berdasarkan ketentuan sebagaimana tertera pada Lampiran 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maka perlu dilakukan penertiban.

Surat dari Kecamatan Simpenan tersebut ditembuskan kepada, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Kadis DLH, Kadis DPMTSP, Kadis DPESDM, Kepala Satpol PP, dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sukabumi. Selain itu, tembusan juga disampaikan kepada Kapolsek Simpenan, Danramil Palabuhanratu dna Kades Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.

Dikonfirmasi terpisah, Kadis Perindustrian dan ESDM Kabupaten Sukabumi, Aam Amar Halim menyampaikan, jajarannya siap untuk membuat laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) jika terdapat pelanggaran tambang berikut kegiatan lainnya yang tidak memiliki izin resmi. Namun, kata Aam, pihaknya bisa melakukan itu jika ada perintah dari Bupati Sukabumi.

“Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pertambangan itu sudah menjadi kewenangan pusat dan propinsi. Adapun terkait pelanggaran pengusaha tentang tambang kami hanya bisa melaporkan ke APH dan berkoordinasi dengan provinsi,” terang Aam.

Hingga berita ini ditayangkan, berdasarkan informasi akurat dari lapangan, pasca penyegelan, aktivitas pengolahan emas milik KTRS di Kampung Ciarsa masih berjalan. Tapi produksinya sangat sedikit sekali. (*)