Bukan Punya WNA, Pengolahan Emas di Desa Cihaur Diklaim Milik KTRS

oleh -
Tumpukan karung goni yang diduga berisi material baku emas yang akan diolah di tempat pengolahan di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.

Wartawan Agus Setiawan

Editor Wawan AS

Tempat pengolahan emas yang beroperasi di Kampung Ciarsa RT 01, RW 02, Desa Cihaur Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi diklaim milik Koperasi Tambang Rakyat Sukabumi (KTRS). Dalam klarifikasinya, KTRS mengaku pengolahan tersebut tidak melibatkan Warga Negara Asing (WNA).

Ketua KTRS Yustendi menyatakan, semua aktivitas pengolahan emas di Desa Cihaur murni diselenggarakan oleh KTRS dengan izin milik PT. Hunamas. Karena merasa ada izin, Yustendi bersikeras pihaknya berhak melakukan aktivitas pengolahan emas di tempat tersebut.

“Tidak ada keterlibatan WNA. Kami juga ada izinnya, Kang. Ini bukti kerja sama dengan pihak PT. Hunamas. Semua dokumen lengkap,” jelas Iyus kepada wartawan sambil menunjukkan dokumen kerja sama antara pihak KTRS dan PT. Hunamas awal pekan ini saat ditemui di kawasan Cikembar.

Diberitakan sebelumnya, tempat pengolahan emas di Desa Cihaur diduga tidak memiliki izin dan melibatkan beberapa orang WNA. Keberadaan tempat pengolahan emas itu tidak diketahui oleh Kantor Kecamatan Simpenan yang dalam hal ini Kasi Trantib Yogi.

Dengan adanya klarifikasi dari Yustendi, masalah WNA itu clear. Versi KTRS, tidak ada orang asing di tempat pengolahan emas Cihaur.

Menyikapi hal tersebut, Kabid ESDM pada Dinas Perindustrian dan ESDM Kabupaten Sukabumi, H. Yana Chepiana menyatakan, terkait permasalahan itu khusus mengenai perizinan, pihaknya akan cek ke lapangan bersama Pol PP Kabupaten Sukabumi. Namun, kata dia, saat ini situasinya masih PPKM Darurat, jadi sementara waktu pihak DP-ESDM masih belum melakukan pengecekan lapangan.

“Kewenangan kita hanya melaporkan aktivitas tersebut. Kalau cek lapangan pasti, tapi nanti setelah PPKM Darurat. Saat ini kami sudah berkomunikasi dengan pihak berwenang termasuk sudah laporan ke Kementerian. Pihak kementerian biasanya berkoordinasi dengan Mabes Polri,” kata Yana saat dihubungi wartawan, Kamis (15/7/2021).

Keterangan yang dirangkum dari berbagai sumber di lapangan, pernyataan Ketua KTRS perihal izin tersebut bertentangan dengan mekanisme perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam bukti dokumen yang disampaikan oleh pihak KTRS, perizinan itu hanya untuk kegiatan tambang dan diduga sudah kadaluwarsa masa aktifnya.

Sementara untuk izin pengolahan emasnya, pihak KTRS tidak memiliki bukti Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia yang telah efektif di perusahaannya. Padahal, KBLI tersebut merupakan dasar izin untuk pengolahan emas yang dikelola KTRS. (*)