Analisis Kritis terhadap RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan

oleh -
Akankah hasil kerja keras para petani dikenai pajak ketika dijual ke konsumen?

Oleh AGUS SUBAGJA (Opini)

Pengamat kebijakan ekonomi makro

Berawal dari kesalahpemahaman terhadap metode penerapan Omnibus Law terjadi kesalahan pola pembuatan perundang-undangan yang terus berlanjut. Dalam bahasa hukum perundang-undangan, Omnibus Law sering juga disebut dengan istilah Omnibus Bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatan berbeda.

Omnibus Law atau Omnibus Bill banyak digunakan oleh negara-negara yang menggunakan tradisi Common Law System, sementara Indonesia mewarisi tradisi Civil Law System sejak zaman Belanda hingga saat sebelum “dipaksakan” penerapannya dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja.

Perubahan pola dan metode secara mendadak itu kemudian menghasilkan “kekacauan” pola pembentukan undang-undang, yang disebabkan “kekacauan pola pikir” karena terlalu memaksakan penerapan metode Omnibus secara tidak tepat, hanya demi kepentingan kelompok tertentu (pengusaha).

Karena memaksakan metode omnibus, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada prakteknya mengalami kekacauan pembentukan bukan hanya dari segi metode, tetapi juga dari segi proses pembentukan, pembahasan, hingga penetapan. Pada perjalanannya Omnibus Cipta Kerja diwarnai dengan “kesepakatan jahat”, yaitu berupa “perselingkuhan segi tiga” antara Eksekutif, Legislatif dan Pengusaha.

Karena sifat metode Omnibus yang mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait, secara peundang-undangan UU Cipta Kerja akan membawa dampak dan mempengaruhi Undang-undang yang telah ada sebelumnya, dan mempengaruhi pula pada pembentukan Undang-undang setelahnya.

Terlalu besarnya semangat investasi dengan dalih pertumbuhan ekonomi yang terkandung di dalam UU Cipta Kerja, segera terlihat adanya agenda besar pengusaha yang mengendalikan penguasa (Para Politisi). Agenda ini akan terus berlanjut terhadap pembentukan undang-undang setelahnya, mengkerucut pada skenario besar kepentingan pengusaha dan mengarah pada penguatan Oligarki Kekuasaan.

Revisi UU KUP yang saat ini masih berupa draft rancangan perudang-undangan, tidak terlepas dari skenario yang mengawalinya, sebagaimana diuraikan diatas. Munculnya RUU KUP yang mengundang kontroversi ini tak lepas dari perselingkuhan awal pada 9 Maret 2020, ketika ditetapkannya Prolegnas 2021 yang memasukan draft RUU KUP sebagai pengganti dari RUU Pemilu yang tidak dilanjutkan pembahasannya.

Prolegnas dibahas dan dirumuskan oleh Badan Legislasi (BALEG) DPR, yang anggotanya terdiri dari perwakilan semua fraksi yang ada di DPR. Artinya, semua fraksi mempunyai wakil di BALEG, yang memastikan kalau semua fraksi mengetahui dan membaca semua draft RUU yang di bahas di BALEG, termasuk draft RUU KUP. Jadi, kalau ada anggota fraksi, atau anggota DPR, yang mengingkari mengetahui sebuah draft rancangan perundang-undangan, bisa dipastikan dia berbohong atau Cuma komunikasi politik.

Terkait Revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang sedang digodok pembahasan materinya, sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru. Faktanya, terdapat sejumlah ketentuan dalam UU KUP yang telah diubah melalui Omnibus Law No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Secara umum, Kementrian Keuangan dalam draf RUU Revisi KUP ini menyusun beberapa kebijakan mengenai perpajakan:

Pertama, perluasan basis pajak. Diantaranya pengenaan sistim PPN multi tarif, mengubah kebijakan selama ini yang mempergunakan sistim single tarif. Artinya, pengenaan tarif PPN lebih rendah untuk barang/jasa tertentu dan tarif lebih tinggi untuk barang mewah, serta pengenaan tarif PPN untuk barang/jasa tertentu.

Bisa dilihat pada rencana skema pengenaan PPN yaitu pertama, adanya tariff kenaikan dari 10 % menjadi 12 % dan kedua adanya tariff bawah dan atas yang bervariasi dari 1 % s.d 35 % (35  % akan berlaku untuk PPH perorangan yang berpenghasilan minimal 5 milyar). Single tarif di terapkan terhadap barang/jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat, semisal pendidikan atau sembako. Sementara sistim multi tarif akan diterapkan pada barang/jasa yang tergolong mewah.

Dalam konteks perluasan basis pajak ini juga lah terjadi perubahan konstruksi objek  pajak. Pemerintah akan menghapus jasa pendidikan, kesehatan dan sembako  dari daftar objek non-jasa kena pajak (JKP). Artinya, jasa pendidikan, kesehatan serta barang sembako akan segera dikenakan PPN bila revisi UU KUP disahkan.

Dalam rancangannya, PPN sembako akan dikenakan tarif bervariasi, tergantung pola penjualan dan tempat penjualan, seperti pasar tradisional dan supermarket. Terkait PPN Jasa Pendidikan, akan berlaku bagi Jasa Pendidikan yang memungut iuran atau sumbangan dari orangtua siswa, atau sederhananya berlaku bagi Jasa Pendidikan Swasta. Sementara mengenai  PPN Jasa Kesehatan akan berlaku bagi praktek dokter dan jasa Kesehatan Swasta lainnya.

Kedua, program peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah berencana memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan secara sukarela atas kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Lucunya, dalam kebijakan ini juga akan ada program ungkap harta pribadi dan kekayaan pribadi secara suka rela.

Ketiga, penguatan administrasi perpajakan. Dalam aspek ini, rencananya, dimungkinkan menghentikan penuntutan tindak pidana perpajakan dengan pembayaran sanksi administrasi. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk pemberhentian proses hukum perpajakan sekaligus sebagai upaya pemulihan pendapatan negara.

Dalam kaitan inilah, kebijakan tax amnesty jilid 2 akan digulirkan. Maknanya adalah, adanya penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan atau denda dan tidak dikenai pula saksi pidana di bidang perpajakan.

Sederhananya, berarti tidak ada kewajiban apapun yang harus dipenuhi bagi penunggak pajak, selama dia dapat melanjutkan aktivitas bisnisnya, dan selama dia dianggap dapat menunjang pemulihan ekonomi.

Isu lain yang mencuat dalam konstruksi penguatan administrasi ini adalah, adanya rencana pemerintah untuk mendesain institusi perpajakan sebagai lembaga yang independen. Hal itu terlihat dalam draft RUU KUP yang sudah tersebar, yang menyebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga, yang didefinisikan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintah sebagai pemegang otoritas di bidang perpajakan.

Dapat dipahami, bahwa rekonstruksi perpajakan ini adalah satu upaya pemerintah untuk memperluas basis objek pajak. Menteri Sri Mulyani menyebutnya sebagai, “Upaya penyehatan struktur APBN dan demi pemulihan ekonomi.” Hanya saja, isue-isue yang ada  di dalam RUU Revisi UU KUP ini, mengandung banyak kontroversi. Sebab mudah dilihat, materi yang dikandungnya, memberi banyak kemudahan pada golongan ekonomi menengah keatas, serta keuntungan bagi kelompok elit tertentu. Sedang di sisi lain merugikan bahkan menindas rakyat kecil.

Seperti halnya UU Cipta Kerja, materi dalam Rancangan Revisi UU KUP ini juga bertentangan dengan konstitusi. Paling tidak, RUU KUP ini tidak sejalan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu frasa “memajukan kesejahteraan umum”. Juga bertentangan dengan Konstitusi Pasal 31 UUD 1945, yang mengamanatkan pemerintah untuk menjamin pendidikan nasional bagi setiap warga negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan demikian, Revisi UU KUP bila disahkan, hanyalah lanjutan dari rangkaian produk regulasi yang dibuat pemerintah, dalam sebuah grand design untuk membawa Indonesia pada komersialisasi dan liberalisasi di semua sektor. Yang  berujung pada semakin kuatnya Oligarki Politik di Indonesia.

Wallahu’alam.