Pemdes Bojongkembar Terapkan Syarat Vaksinasi untuk Pencairan BLT Desa

oleh -
Pemeriksaan kesehatan oleh Tim Vaksinator dari Puskesmas Cikembar kepada para penerima BLT DD di Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.

Wartawan Wawan Aries Setiawan

Pemerintah Desa (Pemdes) Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyalurkan  Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT DD) di balai desa setempat, Kamis (10/6/2021). Pada pembagian BLT tersebut, Pemdes Bojongkembar menyertakan syarat para penerima harus mengikuti Vaksinasi Covid-19.

Semua keluarga penerima manfaat (KPM) BLT DD diwajibkan memenuhi prosedur Vaksinasi Covid-19. Mereka harus mengikuti verifikasi data dan skrining kesehatan. Berdasarkan hasil skrining tersebut, tim vaksinator menentukan KPM yang bisa divaksin atau ditunda vaksinasinya sampai kondisi kesehatannya memenuhi persyaratan.

“Intinya semua penerima bantuan yang lolos pemeriksaan kesehatan harus divaksinasi. Persyaratan ini diberlakukan untuk mempercepat pembentukan imun warga desa kami terhadap serangan Virus Corona,” kata Kepala Desa Bojongkembar, Solehudin Wahid di tempat pembagian BLT dan vaksinasi.

Atas nama Pemdes Bojongkembar, Solehudin mendukung pelaksanaan Vakinasi Civod-19 tersebut. Dia dan perangkat desa sangat antusias melaksanakan vaksinasi yang bekerja sama dengan Puskesmas Cikembar tersebut. 

Selain itu, para penerima bantuan, tim monitoring, dan panitia harus melaksanakan aturan protokol kesehatan (prokes). Sebelum memasuki ruangan, mereka menjalani pengukuran suhu tubuh. Mereka juga harus memakai masker, mencuci tangan, dan mengatur tempat duduk untuk membentuk jarak yang sesuai dengan prokes.  

“Tim kami terus berjaga di tempat vaksinasi agar para penerima bantuan tidak membentuk kerumunan,” ujar Solehudin.

Jumlah penerima BLT DD sebanyak 144 KPM. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp300 ribu. Penyaluran bantuan tersebut merupakan tahap pertama pada tahun 2021. Para penerima bantuan merupakan keluarga yang terdampak wabah Covid-19 dan belum menerima bantuan dari sumber lain seperti PKH, BPNT, BST, maupun program bansos lain. (*)