Larangan PNS Menjadi Pengurus KONI, Sekretaris KONI Kota Sukabumi: Yang Tidak Boleh Itu Pejabat Eselon II

oleh -
Sekretariat KONI Kota Sukabumi di Jalan Otto Iskandar Dinata Kota Sukabumi.

Wartawan Agus Setiawan

Editor Wawan AS

Beberapa PNS di Kota Sukabumi diketahui aktif menjadi pegurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Sukabumi Periode 2019-2023. Padahal, sebagai pejabat struktural, mereka tidak boleh memangku jabatan rangkap di KONI. 

Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pengurus KONI tertuang pada pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) dan pasal 56 ayat 1-4 PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris KONI Kota Sukabumi, Ganjar Ramadhan Saputra menjelaskan, terkait larangan PNS tidak boleh menjadi pengurus KONI itu berlaku untuk pejabat setingkat eselon II. Sedangkan ASN yang menjadi pengurus KONI di Kota Sukabumi hanya setingkat eselon III dan IV.

Pernyataan Ganjar itu kurang sejalan dengan penjelasan Pasal 40 UU SKN yang menyebutkan bahwa pejabat eselon tidak boleh menjadi pengurus. Isi dalam penjelasan tersebut tidak menyebutkan tingkatan eselon. Itu berarti pasal tersebut berlaku untuk semua eselon.

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS melarang PNS merangkap jabatan. Karena dana KONI bersumber dari pemerintah, maka para PNS yang menjadi pengurus KONI memenuhi unsur rangkap jabatan lantaran menerima anggaran double dari pemerintah.

Menurut Ganjar, untuk memahami maksud pelarangan bagi PNS tersebut terlebih dahulu harus dipahami tafsirnya dengan memakai bahasa hukum sebagaimana tertuang di dalam peraturan tersebut. 

“Maksud pelarangan PNS tersebut hanya untuk jabatan struktural yang memegang satuan organisasi negara atau pemerintahan. Dalam hal ini di KONI Kota Sukabumi tidak ada pejabat eselon II,” kata Ganjar Ramadhan kepada wartawan.

Ganjar sendiri berstatus PNS eselon IV di Disporapar Kota Sukabumi. Tujuan dirinya menjadi pengurus KONI tidak lain untuk memajukan perolahragaan di Kota Sukabumi. Sebenarnya pada tahun 2019 lalu dia sempat menolak jabatan sekretaris KONI karena banyak orang lain yang lebih siap memangku jabatan itu. 

Akan tetapi, KONI Kota Sukabumi tetap mengajukan dirinya.  Pada akhirnya, Ganjar masuk jajaran pengurus KONI Kota Sukabumi. Selama menjadi pengurus KONI Kota Sukabumi, lanjut Ganjar, dirinya tidak mendaptkan gaji atau honor. 

“Dulu ada gaji, sekarang PNS yang menjadi pengurus KONI tidak menerima gaji.  Kalau ada yang berminat dan siap memajukan perolahragaan di Kota Sukabumi menuju lebih baik, ya kami persilahkan untuk menjadi pengurus KONI. Saya juga siap untuk diganti orang yang lebih siap,” jelasnya.

Selain Ganjar Ramadhan diketahui ada beberapa orang PNS yang menjadi pengurus KONI Kota Sukabumi. Nama-nama tersebut antara lain Roni Abdurahman (PNS di Dinas P dan K Kota Sukabumi) selaku Ketua Harian, Wa Ode Rosinah (PNS Dinkes Kota Sukabumi, sebagai Bendahara), Asep Koswara (PNS di Sekretariat DPRD, Kabid Organisasi).

Selanjutnya Cecep Rapih (PNS di Dinas PUTR, Kabid Dana), Dudi Wahyudin (PNS di Dispusip, Kabid Perencanaan Program), dr. Wahyu (PNS Dinkes Kota Sukabumi, Kabid Sport Medicine), Indra Wiguna (PNS di Dinas P dan K), dan Maulana Lutfianto (PNS pada Kemenhumkam di Lapas Paledang) sebagai Wakil Ketua II KONI Kota Sukabumi. (*)