GMNI Usulkan DPRD Ajukan Hak Interpelasi dan Hak Angket Pasar Pelita

oleh -
Para wakil rakyat dari DPRD Kota Sukabumi yang menerima rombongan aksi unjuk rasa GMNI Sukabumi Raya terkait Pasar Pelita.

Editor Wawan AS

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya menggelar aksi unjuk rasa untuk meneriakkan tuntutan seputar pembangunan Pasar Pelita di depan DPRD Kota Sukabumi, Selasa (8/6/2021). Dalam aksinya, massa GMNI mendesak DPRD mengajukan hak interpelasi yang diteruskan dengan hak angket terkait pembangunan Pasar Pelita.

Ketua GMNI Sukabumi Raya Anggi Fauzi mengatakan, dia dan rekan-rekannya mendesak DPRD Kota Sukabumi untuk menggunakan hak interpelasi seperti diatur di dalam Pasal 79 UU Nomor 22 Tahun 2003 Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Hak Interpelasi merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Anggi.

Pembangunan Pasar Pelita sudah berlangsung selama 6 tahun, namun tidak kunjung selesai. Dengan haknya itu, DPRD Kota Sukabumi bisa meminta keterangan dari pemda seputar pembangunan Pasar Pelita yang terkatung-katung. Anggi juga mendesak DPRD untuk menghentikan pembangunan Pasar Pelita.

Jika hasil dari penggunaan hak interpelasi belum memuaskan, ujar Anggi, DPRD bisa menggunakan hak angket. Dengan hak angket, DPRD bisa melakukan penyelidikan terkait pembangunan Pasar Pelita. Berdasarkan hak angket, DPRD bisa memanggil pemerintah, pengembang, pedagang, dan pihak-pihak lain yang terkait pembangunan Pasar Pelita.   

Menanggapi desakan para mahasiswa, Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi Ivan Rusvansyah menjelaskan, untuk menggunakan hak interpelasi dan hak angket, DPRD harus menempuh mekanisme dan prosedur sesuai aturan. 

“Karena kepemimpinan DPRD itu kolektif kolegial, penggunaan hak tersebut harus dikomunikasikan di internal. Tidak bisa diputuskan secaralangsung. Sedangkan  untuk penyelidikan itu ranahnya Aparat Penegak Hukum,” kata Ivan. 

Hubungannya dengan pembangunan Pasar Pelita, kata politisi Partai Golkar tersebut, DPRD Kota Sukabumi telah melakukan fungsi pengawasan dengan baik. Ivan menekankan, dalam waktu satu bulan ke depan, pembangunan Pasar Pelita tuntas.

“Rencananya  besok pihak pengembang akan mengundang para pedagang untuk sosialisasi. Bukankah rencana ini menunjukkan bahwa pembangunan Pasar Pelita akan segera selesai,” ujar Ivan. (*)