100 Hari Kerja, Komitmen Awal Wujudkan Visi Misi Bupati-Wabup

oleh -
Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami dan Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri.

Wartawan Agus Setiawan

Editor Wawan AS

Pasangan Bupati  Sukabumi dan Wakil Bupati Sukabumi terpilih periode 2021-2026 dilantik pada Jumat, 26 Februari 2021. Berdasarkan perhitungan kalender, 100 hari kerja mereka jatuh pada Ahad (6/6/2021). Sebenarnya di dalam sistem tata negara dan administrasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia tidak dikenal istilah 100 hari kerja. Istilah ini hanyalah penanda bawah periode kepemimpinan bupati dan wabup telah berlangsung selama kira-kira 3 bulan lebih 10 hari.

Seperti dikatakan Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami, program 100 hari kerja itu sebetulnya tidak ada aturannya. Program dan kegiatan pembangunan yang diperbuat tidak dihitung berdasarkan hitungan hari selama kurang lebih tiga bulan tersebut. Patokan dan tolok ukur hasil pelaksanaan program pembangunan adalah RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk tahunan dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk satu periode kepemimpinan.

“Program 100 hari kerja itu merupakan langkah awal untuk memulai program jangka panjang. Sampai saat ini sudah banyak program  dan kegiatan yang sudah berjalan misalnya di bidang kesehatan, keagamaan, sosial, kependudukan, pekerjaan umum, dan pemberdayaan desa,” kata Bupati Marwan seusai mengikuti pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam  negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota Petahana Tahun 2021 melalui fasilitas virtual di Pendopo Sukabumi, Senin (7/6/2021).

Selama 100 hari kerja, kata Marwan, dia dan Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri dapat melihat pencapaian RKPD yang dibuat tahun lalu dan RPJMD. Dari posisinya, pasangan Marwan-Iyos dapat  menilai kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan melihat perangkat daerah mana yang  merespon dan konsisten mewujudkan visi misi pembangunan Kabupaten Sukabumi.

Walaupun tidak ada aturannya Marwan-Iyos tetap membuat pencapaian 100 hari kerja dengan program prioritas percepatan pembangunan melalui 9 target program dan kegiatan. Di bidang kesehatan, misalnya, Pemkab Sukabumi sukses menggratiskan pelayanan di puskesmas. Selain itu Marwan-Iyos telah meluncurkan program dokter masuk kampung untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan mendatangi rumah warga.

Dalam hitungan 100 hari kerja di bawah kepemimpinannya, Bupati Marwan merealisasikan berbagai program keagamaan antara lain  beasiswa untuk tahfiz Al-Quran,  bantuan untuk kesejahteraan guru madrasah, biaya operasional Madrasah Diniyah dan lembaga pendidikan Al-Quran, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan agama. 

Tidak hanya itu, di bidang sosial, bupati telah menyiapkan program ketenagakerjaan seperti Sukabumi integrated labour and employement center  yang disingkat Silent Center. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dan pengusaha bisa berinteraksi terkait lowongan dan kesempatan kerja.  

“Masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan para pengusaha yang membutuhkan pekerja  bisa mengunakan sistem aplikasi tersebut, mirip job fair yang melalui aplikasi. Di samping itu aplikasi Silent Center dapat membantu masyarakat dalam pembuatan kartu tenaga kerja serta yang berhubungan dengan ketenagakerjaan,” jelas Marwan. 

Dihubungi secara terpisah, Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri menerangkan salah satu hasil dari kepemimpinan Marwan-Iyos adalah pembangunan jalan dan berlanjutnya penataan pusat pemerintahan di Palabuhanratu. Pemkab Sukabumi dapat memastikan proyek pembangunan perkantoran perangkat daerah dapat diselesaikan tahun ini. Bersamaan dengan itu, jajaran Dinas Pekerjaan Umum telah menyelesaikan feasibility study untuk pembangunan jalan.

Wabup juga menyampaikan, untuk pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah meluncurkan percepatan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di kantor kecamatan. Bahkan untuk beberapa pelayanan adminduk telah diselenggarakan secara digital. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah mengembangkan SID (Sistem Informasi Desa) untuk digitalisasi pelayanan di tingkat desa dan kecamatan. Dalam kurun waktu 100 hari kerja, SID dilaksanakan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Cibadak. Seterusnya SID mencakup semua kecamatan dan desa sehingga pelayanannya terintegrasi untuk cakupan Kabupaten Sukabumi.

Pencapaian lainnya di sektor pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan yang masing-masing telah membuat sistem aplikasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Sektor pertanian mempunyai aplikasi Ritx yang terkoneksi dengan sensor di setiap wilayah pertanian.

“Sistem aplikasi ini dapat memudahkan para petani dalam mengontrol dan mengatasi permasalahan untuk meningkatkan produktivitasnya. Percontohan untuk aplikasi sistem ini sudah dijalankan di Kecamatan Sukaraja. Untuk sektor kelautan, Pemkab Sukabumi mempunyai aplikasi fish finder yang ditunjang berbagai peralatannya. Begitu juga pada sektor peternakan telah selesai dibuat kajian peningkatan produksi berbasis digital,” jelas Iyos. 

Pemkab Sukabumi juga telah menyiapkan program bantuan pemodalan bagi Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Eks PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Nasional) dan bantuan keuangan khusus untuk desa. Sekarang telah dibuat Peraturan Bupati yang mengatur posisi UPK Eks PNPM dalam Bumdes bersama yang selanjutnya disebut bantuan khusus keuangan desa.

Nanti  akan dibuat Peraturan Bupati tentang klasifikasi Indek Desa Membangun (IDM). Setelah aturannya lengkap, pemda akan memberikan anggarannya.

“Seratus hari kerja tidak ada aturannya. Apa yang kami lakukan selama 100 hari kerja merupakan komitmen awal  dalam mencapai visi misi  selama 5 tahun ke depan guna mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju, Inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin,” kata wabup. (*)