Subsidi Provinsi Belum Dapat Penuhi Kebutuhan Sapras di SMA dan SMK

oleh -
Salah satu prasarana yang mendukung kegiatan siswa di SMAN 5 Kota Sukabumi dibangun dengan dana dari para orang tua.

Wartawan Agus Setiawan

Editor Wawan AS

Dasar hukum sekolah gratis bagi SMA dan SMK Negeri di Kota dan Kabupaten Sukabumi merujuk pada surat edaran Gubernur Jawa Barat. Kebijakan Gubernur HM. Ridwan Kamil ini sejatinya belum bisa dikatakan maksimal lantaran baru mampu memberikan subsidi untuk SPP atau Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD).

Pemberian subsidi untuk IBPD itu masih belum merata di beberapa sekolah. Ada sekolah yang menerima subsidi IBPD kurang dari 100 persen dari kebutuhan. Sekolah yang menerima subsidi kurang dari kebutuhan real akan kesulitan untuk merawat dan mengembangkan fasilitas pendidikan. Selain itu sekolah seperti ini akan menghadapi kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Di Sukabumi, banyak sekolah yang menerima subsidi dengan besaran di bawah kebutuhan nyata. Ilustrasi sederhananya, kebutuhan nyata untuk operasional dan pembangunan di sekolah itu Rp100, tapi subsidi yang diterimanya dari Pemprov Jabar hanya Rp60 atau bahkan kurang dari itu. Salah satu sekolah dengan kondisi seperti itu adalah SMAN 5 Kota Sukabumi.

Sekolah yang terletak di Jalan Sarasa Blok Loasari No.1, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi itu tetap menjalankan Pergub Jabar dengan membebaskan para siswa dari kewajiban membayar IBPD. Bagaimana caranya agar kekurangan dana yang terjadi dapat ditutup? Solusinya tentu bukan SPP atau IBPD, melainkan sumbangan dari para orang tua.

Untuk memberlakukan sumbangan guna menutupi kekurangan dana tersebut, SMAN 5 Kota Sukabumi menggunakan rujukan PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Berdasarkan PP ini, SMAN 5 mengajukan permintaan sumbangan kepada masyarakat atau orang tua siswa melalui Komite Sekolah. Mekanismenya Komite Sekolahlah yang nantinya mengatur secara teknis bersama masyarakat atau orang tua siswa. Kemudian besaran sumbangan ditetapkan dalam musyawarah.

Kepala SMAN 5 Kota Sukabumi, Asep Sukanta.

Berangkat dari kenyataan di atas, Kepala SMAN 5 Kota Sukabumi, Asep Sukanta mengajak semua lapisan masyarakat, aktivis, LSM, dan pers untuk bersama-sama memahami secara bijak dasar hukum tersebut. Harapannya, kata Asep, agar para pemangku kepentingan dapat memahami dengan baik dan komprehensif persoalan keuangan sekolah supaya tidak ada lagi nada sumbang yang mem-bully sekolah.

“Banyak persoalan yang harus kita pahami bersama khususnya persoalan biaya pendidikan SMA dan SMK Negeri. Kalau disebut gratis memang ada dasarnya karena ada subsidi dari provinsi. Namun jumlahnya tidak bisa menutup semua kebutuhan sekolah,” kata Asep Sukanta kepada wartawan, Sabtu (3/4/2021).

Berita terkait: SMAN 5 Kota Sukabumi Berdayakan Sumbangan Orang Tua untuk Fasilitas Sekolah

Berita liannya Pengangkatan Plt Kepala SMAN 3 Diperbincangkan Banyak Kalangan

Beberapa kebutuhan sapras pendidikan, lanjut Asep, khususnya yang terkait dengan dana pembangunan fasilitas sekolah masih menjadi beban sekolah. Dengan demikian, kata dia, sekolah masih membutuhkan partisipasi dari masyarakat atau orang tua siswa melalui Dana Sumbangan Pendidikan (DSP).

Sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008, lanjut Asep, sebagaimana termaktub dalam Bab IV Bagian Kesatu tentang Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali Peserta Didik dan uraian dalam Bab V bahwa ketentuan DSP yang bersumber dari masyarakat atau orang tua siswa masih berlaku.

Nantinya, hasil pengumpulan DSP tersebut dipakai untuk menanggulangi berbagai kebutuhan sekolah yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Salah satunya kebutuhan pembangunan fasilitas sekolah.

“Jadi untuk kebutuhan pembangunan, pihak sekolah harus bekerja sama dengan masyarakat atau orang tua siswa. Tapi, mekanismenya harus memenuhi syarat yang sangat ketat sesuai dengan PP 48 Tahun 2008. Itu artinya, sekolah gratis tidak lantas menghilangkan fungsi dan kontribusi orang tua siswa dalam mengembangkan pendidikan anak-anaknya,” terang Asep. (*)