Ketua DPRD: Harus Dicari Solusi Bagi Pedagang Bensin Eceran

oleh -
Ketua BJI Presda Sukabumi Raya Budhy Lesmana (kiri) menyerahkan pernyataan sikap menolak kehadiran SPBU mini kepada Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara.

Wartawan Fitra Yudi/Budi Baron Hermawan  

Editor Wawan AS

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara merespon aspirasi ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara Indonesia (BJI) atas maraknya SPBU mini milik perusahaan raksasa berlevel dunia. Dia mengajak pemerintah untuk mencari solusi bagi pedagang besin eceran yang dirugikan dengan kehadiran SPBU mini tersebut.

Sikap Yudha itu disampaikan di hadapan rombongan audensi BJI Presidium Daerah (Presda) Sukabumi Raya di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jalan Jajaway, Palabuhanratu, Kamis (25/2/2021). Ketua Dewan menaruh perhatian terhadap nasib pedagang bensin yang terancam gulung tikar akbat maraknya SPBU mini milik perusahaan kelas kakap seperti Exxon Mobil dan Pertashop.

“Kita harus mencari solusi untuk menyelamatkan usaha pedagang bensin eceran yang nyata-nyata dirugikan dengan adanya SPBU mini,” kata Yudha di hadapan para pengurus BJI.

Pada audensi itu, politisi Partai Gerindra tersebut didampingi Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji (PDI Perjuangan) dan Anggota Komisi I Andri Hidayana (PPP). Kehadiran wakil rakyat dari Komisi I sangat relevan karena salah satu tugasnya menyangkut perizinan tempat usaha.

“Kami mengharapkan permasalahan pom mini ini dapat diselesaikan  dengan baik dan tentunya tidak harus menghancurkan ekonomi masyarakat penjual bensin eceran,” tutur Yudha. 

Rombongan audensi BJI Presda Sukabumi Raya diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara (tengah) didampingi Ketua Komisi Paoji (kiri) dan Anggota Komisi I Andri Hidayana.

Rombongan audensi dipimpin oleh Ketua BJI Presda Sukabumi Raya, H. Budhy Lesmana yang didampingi Ketua Divisi Sosial Kristiawan Saputra dan belasan anggota gabungan dari Prescam Cibadak dan Lembursitu.

Sebelumnya rombongan BJI Sukabumi Raya mendatangi DPRD Kota Sukabumi, Senin (22/2/2021), untuk mengadukan keberadaan SPBU Indo Station Mobil yang nyata-nyata tidak memiliki IMB. Selain itu, BJI melaporkan, SPBU mini telah menghancurkan para pedagang bensin eceran yang sering disebut pertabot (Pertamina botol).

“Kami akan terus melakukan upaya penutupan pom mini yang tidak memiliki izin. Itu ranahnya pemda untuk mengambil tindakan terhadap kegiatan usaha yang tidak mengnatungi IMB,” kata Budhy yang akrab disapa Budi Gondrong alias BG.

Hendaknya, ujar Budhy, kepala daerah peka terhadap ekonomi kerakyatan yang dalam hal ini penjual bensin botolan. Para penjual bensin eceran menggantungkan hidup dan penghasilan pada usahanya itu. Dengan adanya SPBU mini yang nyata-nyata tidak mempunyai izin, usaha kaum Pertabot di ambang kehancuran.

“Pemda harus berani mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin, termasuk SPBU mini. Aparat penegak perda mesti berani menutup tempat usaha yang tidak dilengkapi IMB,” kata BG.

Di penghujung audensi, alumnus IAIN Sunan Gunung Jati Bandung dan pernah mondok di Ponpes Tebuireng itu menyerahkan pernyataan sikap BJI Presda Sukabumi Raya yang menolak kehadiran SPBU mini ilegal kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi. (*)

Berita terkait: Dinas Perizinan Akui SPBU Mini Tidak Punya IMB

Baca juga: Dilaporkan BJI ke Walikota, SPBU Mini IndoMobil Disidak

BJI Ingatkan, Pemda Masih Mengelola IMB