BPKPD Rumuskan Kembali Kebijakan Pusat Terkait Refocusing Anggaran

oleh -
Sekretaris BPKPD Kota Sukabumi, Olga Pragosta.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Iyus Firdaus PWI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi menyampaikan tentang adanya surat dari Kementerian Keuangan terkait akan ada refocusing kembali ke daerah.  BPKPD saat ini sedang menggodok anggaran refocusing untuk pengarahan penggunaan dukungan penanganan Covid-19 dan Vaksinasi.

“Berdasarkan surat dari Kemenkeu akan ada refocusing, dan pengurangan tapi tidak terlalu besar. Kami sedang merumuskan kebijakannya,”kata Seketaris BPKPD Kota Sukabumi, Olga Pragosta ketika dihubungi wartawan via telepon seluler, Selasa (23/2/2021).

Perumusan kebijakan yang dimaksud Olga, pada intinya jangan sampai dana yang di refocusing oleh Kemendagri, dananya sudah di realisasikan semua. Agar kegiatan-kegiatan pelayanan dan sebagainya, daerah tetap bisa melaksanakan.

“Adanya rencana refocusing tidak mungkin kita hentikan semua kegiatan seluruhnya, namun saat ini kebijakannya sedang kami godok. Dan mana saja kegiatan yang tidak bisa di realisasikan dahulu,”terang Olga.

Ketika ditanya berapa kebutuhan untuk dukungan penanganan Covid-19 dan Vaksinasi di wilayah Kota Sukabumi, Olga mengatakan nantinya bisa dicek, memang agak berat untuk di Kota Sukabumi, karena surat edaran dari Kemendagri yakni 8 persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) harus diarahkan pada penanganan Covid-19 dan dukungan terhadap Vaksinasi, atau sesuai kebutuhan daerah.

“Kemudian 30 persen dari nilai DAU yang diperoleh oleh Kota dan Kabupaten harus diarahkan untuk penanganan Covid-19 dan dukungan Vaksinasi,”ujarnya.

Diakui Olga, memang agak sedikit pusing dengan nilai presentase-presentase lumayan besar, karena Kota Sukabumi besar dari anggaran pusat. Pemkot Sukabumi sendiri telah menganggarkan untuk penanganan Covid-19 di APBD 2020 pada BTT (Bantuan Tak Terduga) dan kegiatan. Akan tetapi instruksi pemerintah pusat sekian persen dari DAU dan DID.

“Kami sedang rumuskan berapa persen dari DAU dan DID untuk penanganan Covid-19 dan dukungan Vaksinasi,”ungkapnya. (*)