BJI Ingatkan, Pemda Masih Mengelola IMB

oleh -
Ketua BJI Presda Sukabumi Raya, H. Budhy Lesmana.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Wawan AS

Ketua Umum Kebangkitan Jawara dan Pengacara Indonesia (BJI) Presidium Daerah Sukabumi Raya, Budhy Lesmana mengingatkan, pemda masih mengelola IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Karena itu, terkait dengan keberadaan SPBU Mini Indo Station Mobil, pemda bisa menolak permohonan IMB tempat penjualan bahan bakar minyak tersebut.

“Walaupun Dinas Perizinan mengatakan aturan sudah diambil oleh Pusat melalui sistem OSS, patut diingat perizinan yang masih dikelola oleh daerah adalah IMB,” kata Budhy seusai menggelar audensi yang membahas SPBU Mini di DPRD Kota Sukabumi, Senin (22/2/2021) siang.

Dinas Perizinan yang dimaksud Budhy adalah DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Sukabumi. Pemda masih memegang wewenang untuk mengabulkan atau menolak permohonan IMB.

“Atas keberadaan SPBU Mini yang belum memiliki IMB, pemda bisa menolak permohonan IMB-nya. Jadi karena tidak punya IMB, SPBU mini tersebut bisa dibongkar atau ditutup oleh pemda,” kata Budhy.

Syarat membuat IMB, lanjut dia, cukup panjang dan itu semua kuncinya ada di pemda. Syarat pertama adalah persetujuan dari warga. Apakah warga menyetujui perusahaan membuat tempat usaha di sekitar mereka?

Setelah itu harus ada keterangan domilisi dari desa atau kelurahan. Lalu ada rekomendasi dari camat, Amdal dari Dinas Perhubungan, dan kajian teknis bangunan.

“Sebelum menerbitkan IMB harus ada kajian, jadi  jangan sekedar mengeluarkan rekomendasi tanpa melakukan kajian, terutama kajian kemanusiaan. Hubungannya dengan IMB SPBU mini, jangan hanya kajian normatif, tapi perhatikan nasib para pedagang bensin eceran,” jelas dia.

Kini duduk permasalahannya sudah jelas, SPBU milik Exxon dan Indomobil itu tidak mempunyai IMB. Pemda sebagai pemegang kewenangan pemerintahan di daerah dapat menutup dan membongkar bangunan SPBU mini.

Budhy juga menguraikan hasil investigasi Tim BJI terkait kondisi bisnis para pedagang bensin eceran. BJI menemukan fakta, pedagang eceran di Benteng, biasa sehari menjual BBM senilai Rp250 ribu, sekarang hanya Rp70 ribu untuk omset kotor.

Kemudian pedagang eceran di seputar Selakaso dan pertigaan Cikaret, biasanya perhari menghasilkan Rp700 ribu kotor sekarang hanya Rp200 ribu.

“BJI hadir memperjuangkan para pedagang kecil.  Kami berharap DPRD mendesak pemda untuk membuat aturan yang melarang SPBU mini beroperasi di wilayah Kota Sukabumi,” kata Budhy. (*)