PVMBG: Korban Pergerakan Tanah Harus Segera Direlokasi

oleh -
Tim dari PVMBG mengadakan audensi dengan Plh Bupati Sukabumi Zainul S dan jajaran di Pendopo Sukabumi.

Wartawan Agus Setiawan

Editor Wawan AS

Peneliti dan ahli pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyampaikan rekomendasi kepada Pemkab Sukabumi untuk merelokasi warga yang tinggal di daerah rawan pergerakan tanah.

Menurut ahli PVMBG, dua kecamatan di Kabupaten Sukabumi yakni Nyalindung dan Gegerbitung memiliki kawasan dengan tingkat ancaman pergerakan tanah dengan kategori sedang sampai tinggi.

“Karena itu penduduk yang tinggal di lokasi pergerakan tanah di dua kecamatan tersebut sebaiknya direlokasi ke tempat yang bebas dari ancaman bencana tersebut,” kata Perekayasa Madya PVMBG Imam Santosa saat audiensi dengan Plh Bupati Sukabumi Zainul S dan jajaran di Pendopo Sukabumi, Rabu (17/2/2021).

Pada kategori ancaman sedang sampai tinggi, ujar Imam, pergerakan tanah bisa terjadi ketika turun hujan dengan intensitas yang cukup tinggi.

Imam setuju dengan rencana relokasi warga di lokasi rawan pergerakan tanah ke lahan milik PTPN VIII yang terdapat di sekitar Nyalindung. Yang penting, kata dia, lahannya harus jauh dari lereng. Dia juga menyarankan konstruksi rumah yang ringan seperti rumah panggung yang tahan terhadap pergerakan tanah.

“Jadi nantinya ada syarat untuk lahan relokasi dan rumah yang akan dibangun di permukiman tersebut,” ujar Iman.  

Pada pertemuan itu, Plh Bupati Sukabumi Zainul S mengatakan, hasil kajian terkait pergerakan tanah di Kecamatan Nyalindung dan Gegerbitung akan dijadikan acuan dalam menentukan kebijakan penanganan warga di lokasi pergerakan tanah, termasuk merelokasi penduduk.

Jangan sampai, kata dia, pemda salah menentukan tujuan relokasi. Pada dasarnya Pemkab Sukabumi sepakat dengan opsi relokasi. Karena itu dinas terkait harus membangun dengan sebaik mungkin pemukiman yang akan dijadikan tujuan relokasi. Ketika direlokasi, ujar Zainul, warga tidak perlu takut kehilangan lahan. Sebab, lahan di lokasi pergerakan tanah tetap menjadi milik warga. Meskipun mereka telah direlokasi.

“Tanahnya tetap milik warga. Namun di lokasi pergerakam tanah tidak boleh dibangun rumah. Mungkin untuk lahan pertanian masih bisa,” kata Zainul. (*)