Komisi II Terus Dorong Peningkatan Pembangunan Infrastruktur

oleh -
Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Ivan Rusvansyah (tengah) bersama koleganya dalam kunker ke mitra kerja.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Iyus Firdaus PWI

Komisi II DPRD Kota Sukabumi awal tahun terus gencar melakukan kunjungan kerja (kunker) kepada mitra kerja, bukan hanya bersilahturahmi para wakil rakyat mendorong para mitra kerjanya untuk lebih meningkatkan kinerja dan bersama membangun Kota Sukabumi.

Kunjungan kerja yang dilakukan mulai dari Bappeda, BPKPD, Dinas PUTR, Diskopdagrin, DKP3, BPBJ, DPMPTSP, RSUD Syamsuddin, dan Dinkes Kota Sukabumi.

“Kunker yang kami lakukan bukan hanya bentuk sinergitas antara legislatif dan eksekutif, namun kami juga mendorong peningkatan kinerja, baik itu dari sisi pembangunan maupun peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah),”kata Ketua Komisi II, Ivan Rusvansyah ketika ditemui wartawan di kantor DPMPTSP, Kamis (21/1/2021).

Kunker Komisi II ke RSUD Syamsuddin dan Dinas Kesehatan, lebih mempertanyakan evaluasi kegiatan pembangunan di dua instansi tersebut. Masih kata Ivan beberapa mitra kerja yang didatanginya mengeluhkan tentang adanya anggaran yang terkena refocusing  pada 2020. Mereka berharap untuk kegiatan tahun 2021 tidak terkena refocusing agar pembangunan maupun PAD bisa berkembang.

“Kalau ke Dinkes memang kami menanyakan evaluasi kegiatan pembangunan Puskesmas Nanggeleng, yang berdasarkan laporan dari masyarakat pembangunan tersebut lewat akhir tahun,”ujarnya.

Di sisi lain untuk pembangunan yang lewat tahun, berdasarkan aturan boleh saja 50 hari kalender, akan tetapi ada denda yang berlaku. Setelah Kunker selesai dengan mitra kerja, Komisi II akan evaluasi dan sidak dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Nanggeleng.

Untuk mengantisipasi pekerjaan pembangunan melalui proses tender agar tidak melewati akhir tahun, Komisi II juga memberikan masukan kepada BPBJ (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) agar melakukan proses tender di awal tahun.

Bukan hanya waktu proses tender yang di soroti Komisi II, dari sisi pengecekan kewajaran penawaran harga, seperti halnya Jumping tender Pedestarian Dago 70 persen kualitasnya seperti saat ini, walau dalam aturan sah-sah saja dimana penawaran terendah bisa jadi pemenang.

“Kami mendorong BPBJ agar lebih jemput bola ke SKPD untuk pengajuan tender di awal tahun, agar pekerjaan bisa selesai ditahun yang sama. Dan tetap memperhatikan kewajaran penawaran dari peserta dengan tidak mengurangi kualitas pekerjaan,”bebernya. (*)