Tidak Masuk Zona PPKM, Pemkot Sukabumi Gencarkan Operasi Antisipasi Kerumunan

oleh -
Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Sukabumi, Agus Wawan Gultom (kiri) dan Kabid Penegakan Perda Sudrajat.

Wartawan Wawan Aries Setiawan

Editor Iyus Firdaus PWI

Kota Sukabumi termasuk satu dari enam daerah di Jawa Barat yang tidak menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun jajaran Pemkot Sukabumi tetap gencar melaksanakan operasi yustisi untuk penegakan protokol kesehatan (prokes) khususnya 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Operasi yustisi juga difokuskan untuk mencegah terjadinya kerumunan di wilayah Kota Sukabumi. Terbentuknya kerumunan harus diantisipasi sebagai dampak dari pemberlakuan PPKM di Kabupaten Sukabumi.

“Antisipasinya ketika Kabupaten Sukabumi menerapkan PPKM tentu ada pembatasan atau penutupan toko-toko atau tempat keramaian di sana. Warganya pasti lari ke Kota Sukabumi. Kalau tidak diantisipasi bisa menimbulkan kerumunan,” kata Kepala Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Sukabumi, Agus Wawan Gultom ketika berkunjung ke Kantor PWI Kota Sukabumi, Rabu (13/1/2021).

Operasi yustisi dilaksanakan bersama unsur TNI dan Polri. Dasar hukumnya Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona.

“Operasi ini merupakan bentuk ikhtiar dalam menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Satpol-PP juga gencar menyampaikan imbauan kepala daerah tentang pembatasan jam operasional bagi para pelaku usaha maupun tempat hiburan di Kota Sukabumi dalam masa AKB  (Adaptasi Kebiasaan Baru) yakni hingga pukul 21.00 atau 22.00 WIB.

“Kami akan menyampaikan teguran dan saknsi secara bertahap kepada pemilik usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Bila perlu kami menerapkan pasal tindak pidana ringan atau penyegelan tempat usaha,” kata Agus. 

Di tempat yang sama Kabid Penegakan Perda (Gakda) Satpol PP Kota Sukabumi, Sudrajat menjelaskan, sepanjang digelar operasi yustisi, pihaknya sudah menjaring 158 orang yang melanggar prokes. Para pelanggar berasal dari Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi.

Pada operasi itu, petugas menerapkan sanksi denda kepada para pelanggar maksimal Rp100 ribu. Keputusan untuk menjatuhkan denda, kata Sudrajat, merupakan hak prerogatif  hakim yang bertugas di tempat operasi. Hasil dari sanksi denda pada operasi yustisi disetorkan ke kas daerah.

“Kalau pelanggar tidak membawa uang, kami berikan sanksi sosial,” ujar Sudrajat. (*)