DPRD Kota Sukabumi Selesaikan Raperda Perubahan RPJMD sampai Tanggapan Wali Kota

oleh -
Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi menandatangani berita acara penyerahan dokumen Raperda tentang Perubahan RPJMD dan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Wawan AS

DPRD Kota Sukabumi dalam rapat paripurnanya menyelesaikan berbagai tahapan pembahasan Raperda tentang Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2018-2023 dan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi perda. Tahapan yang telah dituntaskan DPRD sampai dengan tanggapan wali kota.  

Selanjutnya kedua raperda itu akan dibahas di tingkat panitia khusus (pansus) sebelum ditetapkan menjadi perda.

Rapat paripurna diselenggarakan di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jalan Ir. H. Juanda, Selasa (1/12/2020) malam. Pada rapat itu tampak hadir Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi bersama Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri Setiawan Hamami .

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Jona Arizona didampingi Wakil Ketua DPRD, Wawan Juanda.  

Agenda rapat paripurna sangat padat. Tahap pertama penjelasan Wali Kota Sukabumi terhadap Raperda Kota Sukabumi tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Sukabumi tahun 2018-2023 dan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, pemandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan wali kota terhadap kedua raperda tersebut. Kemudian tanggapan atau jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi. Seterusnya pada rapat paripurna berikutnya DPRD akan menetapkan raperda menjadi perda.

Dalam penjelasannya, Wali Kota Fahmi menyampaikan, RPJMD merupakan dokumen yang mutlak harus disusun dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RPJMD dapat dilakukan jika proses perumusan tidak sesuai, substansi yang dirumuskan tidak sesuai, terjadinya perubahan yang mendasar, dan sisa masa berlaku RPJMD lebih atau tiga tahun lagi.

Dari hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD, proses perumusan dan substansi yang dirumuskan sesuai dengan Permendagri. Namun terdapat perubahan mendasar sehingga menyebabkan diperlukannya perubahan RPJMD.

Perubahan kebijakan nasional RPJMN akibat pandemi Covid-19 merupakan kebijakan nasional. Hal ini menjadi penyebab diperlukannya perubahan RPJMD.

Sementara disusunya Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, kata Fahmi, hal itu dalam rangka penyesuaian perkembangan yang ada dan melaksanakan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (*)