Pemda-DPRD Kota Sukabumi Sepakati APBD Tahun Anggaran 2021

oleh -
Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi (kiri) dan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Jona Arizona memperlihatkan berita acara kesepakatan pengesahan Perda tentang APBD tahun 2021.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Wawan AS

Pemda dan DPRD Kota Sukabumi menyepakati Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi perda definitif. Dalam waktu dekat, naskah perda yang telah ditantangani itu akan dikirimkan ke Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sebelum diimplementasikan di Kota Sukabumi.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan naskah Raperda APBD 2021 oleh Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi dan Pimpinan DPRD Kota Sukabumi pada rapat paripurna DPRD, Senin (30/11/2020).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Jona Arizona dari Fraksi Partai Golkar didampingi Wakil Ketua Wawan Juanda dari Fraksi PKS. Sementara wali kota didampingi Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri Setiawan Hamami.

Pada rapat paripurna itu juga diputuskan Perda tentang Perubahan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2020 dan Perda tentang Propemperda Kota Sukabumi Tahun 2021. Di ruang rapat paripurna tampak hadir perwakilan Forkopimda, Sekda Kota Sukabumi H. Dida Sembada,  dan para kepala perangkat daerah.   

”Alhamdulillah, pada hari ini  kami bersama Pimpinan DPRD telah melakukan penandatanganan kesepakatan persetujuan bersama Raperda tentang APBD 2021. Atas nama Pemda Kota Sukabumi, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menyepakati Perda APBD 2021,” kata Wali Kota Sukabumi setelah mengikuti rapat paripurna.

Dokumen perda yang telah ditandatangani bersama, ujar Fahmi, akan dikirimkan ke Gedung Sate untuk dievaluasi Gubernur Jabar dan menjalani proses penyempurnaan selama tujuh hari. Setelah itu dikembalikan ke Kota Sukabumi untuk ditetapkan secara definitif dan diumumkan pada Lembaran Daerah dan diberi nomor perda.  

“Semangat pengesahan raperda ini untuk membangun kebersamaan serta kesepakatan bersama guna meningkatkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Khusus di masa pandemi sekarang, penetapan APBD ini sebagai bagian dari upaya melindungi kesehatan masyarakat dan mengupayakan kegiatan ekonomi masyarakat,” tuturnya.

Sementara pada Propemperda tahun 2021, DPRD memutuskan 11 raperda yang akan dibahas dan diputuskan tahun depan. Dari 11 raperda itu tiga di antaranya merupakan prakarsa DPRD. Pembahasan raperda dilakukan selama tiga triwulan. (*)