UMK 2021, Forkopimda Minta Buruh dan Pengusaha Menjaga Kondusivitas

oleh -
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, Dadang Budiman disaksikan Forkopimda membacakan rekomendasi kenaikan UMK tahun 2021 di hadapan para buruh.

Wartawan Agus Setiawan

Editor Wawan AS

Pembahasan usulan kenaikan UMK (Upah Minimun Kabupaten) di Kabupaten Sukabumi harus ditempuh dengan mengembangkan sikap saling memahami antara  pengusaha dan buruh. Dalam hal ini semua pihak harus tetap menjaga kondusivitas wilayah agar tidak mengganggu kamtibmas.

Hal terungkap dalam audensi antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sukabumi dengan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Sukabumi di Pendopo Sukabumi, Selasa (17/11/2020). Forkopimda menanggapi permintaan GSBI terkait kenaikan UMK 2021 dengan syarat harus memperhatikan kepentingan bersama dan menjaga kondusivitas.

Pada audensi itu tampak hadir perwakilan dari berbagai organisasi buruh dan unsur Forkopimda antara lain Pjs. Bupati Sukabumi Raden Gani Muhamad, Dandim 0607 Letkol Inf. Danang Prasetyo Wibowo, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni, dan AKBP M. Lukman Syarif.

Dalam tanggapannya, Pjs. Bupati Sukabumi mengatakan, selama ini usulan kenaikan UMK selalu menjadi perhatian pemerintah. Namun yang terpenting, kata dia, semua pihak harus saling memahami dan mengembangkan pengertian khususnya antara pengusaha dan buruh.

“Pemerintah akan mencari titik tengah dalam mengambil keputusan agar matang dalam mengakomodir semua segi dan kepentingan,” kata Gani.

Pemerintah akan memperhatikan dengan seksama semua aspirasi yang berkembang. Di tengah pandemi Covid-19 ini, lanjut dia, semua kalangan harus memperhatikan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Pada audensi itu, Pemkab Sukabumi merespon usulan buruh dengan menerbitkan rekomendasi  kenaikan UMK 2021  sebesar 3,2 persen sehingga gaji buruh pada 2021 naik menjadi Rp3.125.444,72.  Rekomendasi ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.

Senada dengan Pjs. Bupati Sukabumi, Kapolres Sukabumi Kota AKBP mengatakan, Forkopimda sudah mendengar dan menyerap aspirasi dari kalangan para buruh. Dia hanya meminta para buruh dan pengusaha memperhatikan aspek-aspek kamtibmas agar terjaga dengan baik di masyarakat.

“Kita tahu bahwa partisipasi dan peran aktif semua pihak dalam menjaga kamtibmas sangat dibutuhkan,” terangnya.

Ketua SP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi Moch Popon mengatakan, langkah yang diambil Pemkab Sukabumi patut dihargai dan disyukuri. Dia dapat menerima kenaikan UMK sebesar 3,2 persen kami terima. Memang bukan hasil yang memuaskan, melainkan bisa melegakan. 

Dengan keluarnya rekomendasi tersebut, kata Popon, pihaknya akan membatalkan rencana aksi demo selama tiga hari berturut-turut mulai 18 sampai dengan 20 November 2020. Semua buruh akan bekerja seperti biasanya.

“Tidak ada aksi, semua bekerja seperti biasa,” tandas dia. 

Sementara itu, Ketua GSBI Dadeng Nazarudin menjelaskan, kenaikan UMK 2021 di Kabupaten Sukabumi diusulkan mengingat  telah terjadi tren pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik. (*)