Pjs. Bupati Melantik Dadang Budiman Sebagai Ketua Dewan Pengupahan

oleh -
Pjs. Bupati Sukabumi Raden Gani Muhamad menyematkan tanda jabatan kepada Ketua Dewan Pengupahan Periode 2020-2023, Dadang Budiman.

Wartawan Agus Setiawan

Editor Wawan AS

Pjs Bupati Sukabumi Raden Gani Muhamad melantik pengurus Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Sukabumi periode 2020-2023. Pada acara itu, Gani melantik Dadang Budiman yang sehari-hari menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Sukabumi.

Sementara LKS Trapartit Kabupaten Sukabumi periode 2020-2023 dipimpin oleh Bupati Sukabumi. Pelantikan digelar di Hotel Sukabumi Indah, Kamis (12/11/2020) sore. Pada acara itu tampak hadir perwakilan organisasi pengusaha, serikat buruh, dan pemerintah daerah. Seluruh rangkaian kegiatan disertai dengan penerapan aturan protokol kesehatan.

“Hendaknya para pengurus Dewan Pengupahan yang baru dilantik bisa menjalankan tugas dengan baik dan optimal. Pengurus harus memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan berbagai kebijakan di bidang pengupahan,” kata Gani.

Salah satu tugas yang mesti segera dijalankan oleh Dewan Pengupahan adalah  perumusan untuk usulan penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Usulan ini  harus bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memajukan pengusaha. 

Pengurus yang dilantik, ujar dia, harus segera menjalankan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya dengan istikomah, termasuk ikut menciptakan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang harmonis. 

Pemerintah, Dewan Pengupahan, dan LKS Tripartit, lanjut Gani, memiliki tugas dan tanggung jawab besar untuk melaksanakan peran, tugas, dan fungsi sebagai jembatan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.

Sementara itu Wakil Ketua III LKS Tripartit Moch Popon yang mewakili unsur pekerja mengatakan, dua lembaga yang dilantik pengurusnya harus bekerja sama dalam mewujudkan kondisi ketenagakerjaan yang kondusif.  

“Mari kita bekerja sama dalam mewujudkan kemanfaatan dua lembaga  yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Popon. (*)