Pemda Masih Menunggu Naskah Asli UU Cipta Kerja

oleh -
Pjs. Bupati Sukabumi Raden Gani Muhamad (depan, tengah) ketika menyimak arahan dari Menkopolhukam Mahfud MD pada Rakor yang membahas Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Wartawan Agus Setiawan

Editor Wawan AS

Pemda Kabupaten Sukabumi sangat berhati-hati menyikapi perkembangan dan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat terkait aksi massa yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Sampai sekarang Pemkab Sukabumi belum menyampaikan pendapat atau komentar atas materi UU tersebut karena masih menunggu naskahnya dari pemerintah pusat.

Hal itu dikatakan  Pjs Bupati Sukabumi Raden Gani Muhamad seusai mengikuti rakor secara virtual daring internet bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD dan sejumlah pejabat tinggi di Pendopo Sukabumi, Rabu (14/10/2020). Gani mengikuti rakor jarak jauh itu bersama Forkopimda Kabupaten Sukabumi.

Rakor yang dilangsungkan secara daring itu membahas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan dan implementasi UU Cipta Kerja.  

“Pemda sangat berhati-hati tentang hal ini. Kami masih menunggu naskah asli yang ditandatangani Presiden,” kata Pjs. Bupati Sukabumi. 

Naskah UU Cipta Kerja dimaksud, lanjut Gani, haruslah naskah resmi yang disampaikan DPR RI kepada Presiden RI dan telah ditandatangani oleh kepala negara. Naskah resmi itulah yang akan dijadikan bahan untuk dipelajari isinya.

Dalam arahannya, Mahfud MD menghimbau  jajaran pemerintah pusat dan pemda untuk memberikan pemehaman kepada masyarakat tentang latar belakang dibuatnya UU Cipta Kerja. Aparat pemerintah juga harus menyampaikan pengertian yang utuh dan menyeluruh tentang UU tersebut agar tidak terjadi salah paham dan simpang siur informasi.

“Tugas kita semua menjaga kondusivitas dan kenyamanan masyarakat. Karena itu aparat pemerintah harus menjelaskan latar belakang dan manfaat dari Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Mahfud. 

Belakangan, kata dia, banyak berita dan informasi tidak benar yang beredar di masyarakat. Salah satunya terkait informasi tentang PHK yang tidak mendapatkan pesangon. Ini jelas hoax, tegas Mahfud.

“Siapa bilang karyawan terkena PHK tidak dapat pesangon? Berdasarkan Undang-Undang ini, perusahaan tidak bisa mem-PHK karyawan secara sepihak dan tanpa memberikan pesangon,” kata Mahfud.

PHK, harus ditempuh melalu kesepakatan kedua belah pihak dan disertai pesangon sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan dari UU Cipta Kerja, ujar Mahfud, adalah untuk mewujudkan efisiensi proses birokrasi dalam perizinan.

“Omnibus Law ini untuk menyatupintukan undang-undang yang sama. Sehingga bisa menyederhanakan dan mengurangi potensi korupsi akibat lamanya birokrasi,” kata dia. 

UU ini sudah dibahas sejak lama.  Pembahasannya dilakukan secara terbuka, serikat pekerja juga dilibatkan. Di masyarakat bermunculan naskah UU Cipta Kerja yang berbeda-beda sebab dalam prosesnya menampung berbagai masukan dari masyarakat. Tapi naskah resmi hanya satu.

Sementara itu, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto menambahkan, UU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab dengan panjang naskah 812 halaman. Menurut Airlangga,  Undang-Undang ini untuk mendukung pencegahan korupsi.

“Banyak hal positif  di dalam Omnibus Law ini. Salah satunya untuk mendorong pemerataan pembangunan ke daerah. Pendirian perusahaan dipermudah. Bahkan pembentukan koperasi-pun bisa dilakukan dengan sembilan orang saja,” kata dia. 

Menko Perekonomian menjamin di dalam UU Cipta Kerja tetap ada upah minimum, pesangon, dan hak cuti.  Tegas pula UU ini melarang perusahaan melakukan PHK secara sepihak.

“Pegawai kontrak bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Selain itu TKA yang bekerja di Indonesia harus memenuhi persyaratan dan memiliki keahlian tertentu,” jelas dia. 

Senada dengan dua Menko,  Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah mengatakan, Omnibus Law UU Cipta Kerja memiliki semangat untuk penguatan dalam pelindungan kepada tenaga kerja.  Apabila undang-undang ini tidak diberlakukan, kata Menteri Ida, investasi akan berpindah ke negara lain yang lebih kompetitif. (*)