Sat Pol PP Jalankan Tugas dengan Semangat Era Keterbukaan

oleh -
Anggota Satuan Polisi Pamong Praja saat mengamankan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Wawan AS

Di era reformasi dan keterbukaan, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) harus tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penegak peraturan daerah dan penjaga ketertiban umum dan ketenteraman. Seiring dengan perkembangan zaman, Sat Pol PP pun mesti menghadapi dinamika masyarakat yang salah satunya ditandai dengan maraknya aksi unjuk rasa.

Dihubungi wartawan via telepon seluler, Selasa (13/10/2020), Plt Kepala Dinas Sat Pol PP Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan mengatakan, dirinya berani memastikan jajarannya bisa menjaga kondusivitas selama menjalankan tugas, termasuk dalam penanganan unjuk rasa. Pada penanganan aksi unjuk rasa baru-baru ini di Balai Kota, Sat Pol PP Kota Sukabumi sukses menjaga situasi dan kondisi dengan baik.

“Kami menjalankan tugas dengan semangat era keterbukaan. Jajaran Sat Pol PP Kota Sukabumi tidak pernah menghalang-halangi masyarakat untuk berunjuk rasa ke kantor pemerintahan. Kami mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Tugas kami hanya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman,” ujar Asep.

Alhamdulillah, kata dia, seluruh jajaran dan anggotanya mengikuti arahan-arahan yang disampaikan oleh dirinya. Sehingga Sat Pol PP dapat menangani aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa dan masyarakat.

“Ketika DPR RI mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagian masyarakat melancarkan protes dan unjuk rasa. Aksi tersebut merupakan hal wajar dilakukan oleh masyarakat,” kata dia.

Pada setiap apel pagi. Asep selalu memberikan arahan, petunjuk, dan bimbingan kepada jajaran Sat Pol PP Kota Sukabumi agar anggotanya selalu sukses dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini juga termasuk mendukung aparat penegak hukum yakni Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman.

“Saya selalu tekankan kepada jajaran kami agar mereka bersikap humanis dalam penanganan unjuk rasa sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.  Yang paling penting, jajaran kami tidak boleh terpancing emosi,” ujarnya.

Dia pun mengingatkan, menyampaikan aspirasi merupakan hak warga negara, tidak boleh dihalang-halangi. Apalagi kalau pengunjuk rasa berasal dari kalangan mahasiswa, itu harus dihadapi sebagai mitra dan bagian dari kontrol sosial. Masukan dan kritikan dari mahasiswa sangat dibutuhkan agar roda pemerintahan dapat berjalan pada relnya.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas Kota Sukabumi selama berunjuk rasa. Kita semua setuju penyampaian aspirasi, kritikan, dan masukan dilakukan dengan baik tanpa menimbulkan kericuhan,” tutur Asep. (*)