KPU Tetapkan 1,8 Juta Pemilih pada Pilbup Sukabumi 2020

oleh -
Suasana rapat pleno KPU Kabupaten Sukabumi dengan agenda penetapan DPT untuk Pilbup Sukabumi tahun 2020.

Wartawan Agus Setiawan

Editor Wawan AS

Rapat pleno KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan jumlah pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Sukabumi tahun 2020 sebanyak 1,8 juta atau tepatnya 1.816.214 orang. Para pemilih itu terdiri dari 916.120 laki-laki dan 900.094 perempuan dan tercantum pada DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Jumlah pemilih itu dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor  168/PL.02.1-Kpt/3202/KPU-kab/X/2020 tentang Penetapan DPT Pemilihan Serentak Lanjutan pada Penyelengaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020. 

Keputusan tersebut dibuat pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT di tingkat Kabupaten dalam Rangka Tahapan Lanjutan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pilbup Tahun 2020 bertempat di Hotel Pangrango Sukabumi, Sabtu (10/10/2020).

Para pemilih tersebar di 47 kecamatan, 386 desa/kelurahan, dan 5.171 TPS. Selanjutnya KPU Kabupaten Sukabumi menjadikan DPT itu sebagai acuan dalam pembuatan logistik untuk pemilihan seperti surat undangan untuk pemilih dan surat suara. 

“DPT ini akan dijadikan bahan acuan dalam pengadaan logistik. Dari daftar ini kami sudah dapat memastikan jumlah pemilih tiap TPS,” kata Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi, H. Ayi Saepudin setelah mengikuti rapat pleno.

Pemilih yang belum terdaftar di DPT, ujar Ayi, mereka bisa melakukan pencoblosan pada hari pemungutan suara 9 Desember 2020 nanti di TPS. Syaratnya pemilih menunjukkan e-KTP. Pemilih seperti ini akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus. 

Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman dan dihadiri snggota KPU, Plt. Sekretaris KPU, Bawaslu Kabupaten Sukabumi, unsur TNI Polri, SKPD terkait, LO Pasangan Calon, dan 47 Ketua PPK se-Kabupaten Sukabumi. Kegiatan tersebut menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Hariyanto menyebutkan, jajarannya akan terus memberikan rekomendasi perbaikan DPT apabila ditemukan permasalahan terkait data pemilih. Proses pengawasan tidak berhenti sampai penetapan DPT. (*)