Wali Kota: Bus BRT Akses Transportasi Masyarakat Sepanjang Jalur Lingsel

oleh -
Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi mencoba kenyamanan bus wisata ‘Ajak Kami’ yang baru saja diresmikannya.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Iyus Firdaus PWI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi melauncing  Bus Rapid Transit (BRT) yang lebih dikenal dengan Bus Tayo dan bus wisata Ajak Kami pada momen Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Kota Sukabumi. Fahmi berharap kehadiran BRT mampu memberikan transportasi terbaik untuk warga masyarakat, ditengah kebutuhan sarana transportasi publik. 

Bus Tayo yang diperuntukkan untuk akses transportasi di sepanjang Jalur Lingkar Selatan, akan menjawab kebutuhan masyarakat karena di jalur tersebut selama ini tidak ada akses angkutan.

“Para siswa maupun Mahasiswa nantinya bisa menggunakan BRT ini, karena ada akses ke Jalan Sarasa. Rutenya dari Ujung Barat Cibolang hingga Ujung Timur Jalan Sarasa,”kata Fahmi usai melauncing BRT dan Bus Ajak Kami, di Terminal Tipe C, Kamis (24/9/2020).

Selama tiga bulan masyarakat bisa mengakses Bus Tayo maupun Bus wisata Ajak Kami secara gratis, selanjutnya masih kata Wali Kota, untuk tarif kedua angkutan tersebut akan disesuaikan, dan tidak akan memberatkan warga masyarakat. “Intinya ini pelayanan, bukan untuk komersial tetapi untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat,”ujarnya.

Ketika ditanya kenapa 5 Bus Tayo dan bus wisata Ajak Kami, pemberian hibah dari Pemerintah Provinsi baru di Launcing, Fahmi menjelaskan, sebelumnya Pemkot Sukabumi mendapatkan bus tersebut dalam kondisi plat merah, tentunya tidak bisa di operasionalkan sebelum bertukar menjadi plat kuning.

“Sekarang BRT sudah plat kuning semua. Selanjutnya pemeliharaan BRT oleh pemerintah daerah. Bus Wisata Ajak Kami kami dapat 2 bus hibah, 1 di kelola oleh Dishub, 1 lagi oleh Organda,”jelas Fahmi.

Sementara itu Kadishub Kota Sukabumi, Abdul Rachman, setelah tiga bulan BRT dan Bus Ajak Kami dalam masa uji coba, selanjutnya Dishub akan mencari pihak rekanan yang akan mengelola kedua bus tersebut. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 22 tentang Lalu Lintas, dimana pengelolaan bus angkutan umum, hanya boleh dilakukan oleh 4 institusi, diantaranya, BUMN, BUMD,  Perseroan Terbatas dan Koperasi yang memiliki badan hukum.

Kepala Dishub Kota Sukabumi Abdul Rachman (kiri) didampingi Sekretaris Dishub, Novian Restiadi.

“Kedepan untuk pengelolaan ini kami akan mencari pihak pengelola dari ke -4 institusi tersebut. Kami akan membuat prosedur lelangnya seperti apa, termasuk nanti dalam hal tarif,”kata Abdul.

Masa uji coba tiga bulan, Dishub akan melakukan evaluasi mulai dari biaya operasional untuk menentukan berapa biaya tarif yang bisa dijangkau oleh masyarakat dan bisa memberi keuntungan bagi operator angkutan. Sebelum di serahkan ke pihak rekanan, untuk biaya pemeliharaan dan operator menjadi tanggung pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan.

“Tarif yang akan kita tentukan nanti setelah tiga bulan tentunya tidak akan memberatkan masyarakat, bisa saja disamakan dengan tarif angkutan Kota sebesar Rp4 ribu. Kita akan lakukan evaluasi pastinya masa uji coba ini,”ungkapnya. (*)