Polri-TNI akan Tindak Tegas Konvoi pada Pengundian Nomor Urut Paslon

oleh -
Para peserta rapat terbatas menjelang pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Sukabumi di Palabuhanratu.

Wartawan Agus Setiawan

Editor Wawan AS

Jajaran TNI dan Polri akan mengambil tindakan tegas terhadap peserta konvoi pada pengundian nomor urut pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Sukabumi. Dalam pelaksanaan pengundian nonot urut paslon tersebut, KPU melarang terjadinya pengarahan massa dalam bentuk konvoi maupun titik kumpul. 

Hal itu ditegaskan Kapolres Sukabumi, AKBP M. Lukman Syarif ketika memimpin rapat terbatas menjelang pengundian nomor urut paslon di Palabuhanratu, Kamis (24/9/2020). Rapat terbatas itu dihadiri KPU, TNI, Bawaslu, dan penghubung (LO) masing-masing paslon.

Dasar hukum dari pelarangan itu, kata Kapolres, adalah Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Pasal 55 PKPU 13 Tahun 2020 menjelaskan,  pihak yang boleh hadir di tempat pengundian nomor urut pasangan calon hanya pasangan yang bersangkutan dan satu LO,” kata Kapolres.

Karena itu, AKBP Lukman mengharapkan LO untuk mengkomunikasikan kepada seluruh tim sukses agar tidak menggelar konvoi dan berkumpul di satu titik tertentu. Kapolres dan Dandim sudah mendapat instruksi untuk mengambil tindakan tegas kepada peserta konvoi dan kumpul-kumpul menjelang pengundian nomor urut.

“Peraturan KPU membatasi jumlah orang pada saat pengundian nomor urut pasangan calon dan tidak ada konser atau kumpul-kumpul,” ujar dia.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman mengatakan, PKPU 13 Tahun 2020 dengan jelas dan detail melarang iring-iringan dan membatasi jumlah yang hadir di tempat pengundian nomor urut. 

“Saya mohon maaf kepada tamu undangan khususnya, kami membatalkan undangan tersebut. Sangat jelas larangannya untuk berkumpul di tempat pengundian nomor urut. Kami harus mentaati protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Ferry. 

Sementara Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi Divisi Teknis Penyelengaraan, Budi Ardiansyah menegaskan, jika terjadi pengerahan massa ke tempat pengundian nomor urut, pihaknya akan melakukan protes dengan penundaan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut.

“Kalau ada pelanggaran, rapat pleno akan ditunda sampai tercapai kesepakatan dari semua pasangan calon untuk mematuhi PKPU Nomor 13 Tahun 2020,” tandas Budi. (*)