BJI Apresiasi Kepemimpinan Kota Sukabumi, BG: Plus Minus Itu Manusiawi

oleh -
Ketua BJI Presda Sukabumi Raya, Budhy Lesmana dalam satu aksi demonstrasi bersama Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Wawan AS

Kebangkitan Jawara dan Pengacara Indonesia (BJI) Presda Sukabumi Raya mengapresiasi dua tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi H. Achmad Fahmi – H. Andri S Hamami. BJI menilai, Fahmi-Andri telah berhasil membuktikan dan mewujudkan sejumlah program monumental.

“Kami melihat kemajuan di Kota Sukabumi secara objektif. Sejumlah program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil  Wali Kota untuk  mewujudkan visi Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera,” kata Ketua BJI Presda Sukabumi Raya, Budhy Lesmana yang akrab disapa BG kepada wartawan, Kamis (24/9/2020) pagi.

Bahwa selama dua tahun itu terdapat berbagai kekurangan, ujar BG, itu merupakan hal yang lumrah dalam kepemimpinan di pemerintahan. Plus dan minus pada diri pimpinan, termasuk kepala daerah itu manusiawi.  

Salah satu program yang paling berkesan di masyarakat, menurut dia adalah penyediaan rumah singgah di Kota Bandung bagi warga Kota Sukabumi yang membutuhkan tempat menginap ketika akan berobat ke RS Hasan Sadikin.

“Keberadaan rumah singgah ini nyata sangat membantu warga Kota Sukabumi yang sedang menjalani proses pengobatan di Bandung. Pasien dan keluarganya tidak perlu keluar biaya untuk biaya menginap selama mengurus prosedur pengobatan di rumah sakit,” kata dia.

Pemkot Sukabumi juga dinilai sukses dengan program CETEK untuk menunjang sistem pelayanan di RS Al-Mulk. Melalui program ini, penduduk Kota Sukabumi cukup membawa KTP dan KK untuk mendapatkan pelayanan gratis di rumah sakit milik Pemkot Sukabumi tersebut.

Ada lagi program homecare berupa pelayanan kesehatan dengan cara jemput bola langsung ke rumah warga tidak mampu. Dengan program ini banyak warga kurang beruntung yang terbantu dalam mengakses pelayanan kesehatan.  

“Saya rasa program-program tersebut harus diapresiasi. Kita mesti objektif dalam menilai implementasi kebijakan pimpinan daerah. Jika berhasil, jangan ragu katakan program itu baik. Sebaliknya kalau gagal, kita kritisi dengan cara-cara yang etis, logis, dan solutif,” ujar BG.

Di sisi lain, BG tidak menampik anggapan jika penilaian kinerja terhadap kepemimpinan di birokrasi untuk berbagai level tidak lepas dari anasir dan kepentingan politik tertentu. Selalu saja ada kepentingan, baik disadari ataupun tidak disadari oleh pemegang kepemimpinan.    

Namun demikian, lanjut dia, semua pihak hendaknya tetap mengedepankan penilaian berdasarkan fakta objektif, bukan sikap subjektif yang bernilai politis. Penilaian subjektif  hanya akan melahirkan sikap like dan dislike, apalagi ditunggangi kepentingan politik tertentu.

“Mari kita menilai kepemimpinan di Kota Sukabumi secara objektif. Jangan karena kepentingan politik tertentu, semua dikatakan gagal tanpa jelas parameternya. Kalau memang ada kekurangan bahkan kekeliruan, sikapi dengan tegas. Bila perlu tempuh jalur hukum jika ditemukan bukti-bukti pidananya,” papar BG.

Posisi BJI dalam kegiatan bernegara, tegas BG, adalah sebagai mitra dalam mewujudkan daerah yang baldatun thoyyibah warabbun ghofur. BJI tidak akan ragu mengkritisi keras jika menemukan pemimpin di Kota maupun Kabupaten Sukabumi keluar dari rel peraturan perundang-undangan. 

“Tapi kami juga tidak ragu untuk mengapresiasi keberhasilan dan prestasi yang sudah diraih wali kota seperti disampaikan tadi. Yang baik, kami katakan baik, sebaliknya jika buruk, kami pun akan katakan apa adanya,” tegas BG. (*)