Kegiatan Perangkat Daerah di Hotel Disorot Pengamat

oleh -
Kegiatan launcing P2RW di Hotel Horison melalui Bagian Tata Pemerintahan.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Iyus Firdaus PWI

Pemerintah Kota Sukabumi sejak adanya masa Pandemi Covid-19, melakukan recofusing anggaran di setiap Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) dengan mengosongkan anggaran kegiatan, untuk fokus percepatan penanganan Covid-19.

Namun beberapa beberapa hari ke belakang masih dalam kondisi perihatin pandemi, beberapa SKPD telah melakukan kegiatan di Hotel, seperti halnya bagian Tata Pemerintahan yang melauncing P2RW (Program Pemberdayaan Rukun Warga) dan Dana Kelurahan di Hotel Horsion.

Kegiatan di Hotel juga di lakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) untuk kegiatan pelatihan manajemen Homestay, pondok wisata dan rumah wisata.

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik, Asep Deni mengatakan, ketika adanya Covid-19 pada Maret lalu, hampir semua daerah melakukan recofusing anggaran. Kemungkinan tidak semua kegiatan di recofusing, disisi lain akan terjadi kecemburuan antara SKPD satu dengan lainnya.

“Pasti akan terjadi kecemburuan, ketika di masa perihatin dampak pandemi masih ada SKPD/OPD melakukan kegiatan dinas. Saya melihat dalam kebijakan tersebut harus dibangun yang namanya konstitensi,”kata Asep saat dihubungi wartawan via telepon seluler, Rabu (16/9/2020).

Konstitensi yang dimaksud Asep, dimana kebijakan tetap menggelar kegiatan dinas, dinilai penting atau tidak, di masa pandemi ini. Asep sendiri melihat tidak semua kegiatan di Pemkot Sukabumi di recofusing. Pada intinya jelas Asep dalam  kebijakan ada perencanaan kebijakan yang bagus dalam masa pandemi.

“Konstitensi pelaksanaan kebijakan juga harus dilaksanakan, termasuk keterbukaan informasi terhadap publik menjelaskan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan sedangkan kegiatan lain tidak bisa, baik dari Wali Kota harus pejabat pelaksana kegiatan,”jelasnya.

Apabila keterbukaan informasi publik tidak disampaikan, pastinya akan menimbulkan beberapa prasangka termasuk dari SKPD lain.

Sementara menanggapi hal tersebut, Asisten Sekretaris Daerah (Asda I) Tejo Condro Nugroho mengatakan  kegiatan launcing P2RW dan Dana Kelurahan memang sudah jauh-jauh hari di agendakan melalui RKA (Rencana Kerja Anggaran) APBB murni pada Dana Insentif Daerah (DID).

“Alasan lain karena ruangan di Balaikota tidak memadai untuk menampung perwakilan RW di 33 Kelurahan, Lurah dan Camat, makanya kegiatan di Hotel. Kegiatan ini juga sudah diagendakan sejak tahun lalu pada penyusunan APBD 2020,”kata Tejo yang dihubungi terpisah.

Masih kata Tejo kegiatan yang di danai oleh DID,  tidak dikembalikan dan di nol rupiahkan. Kegiatan launcing P2RW salah satu kegiatan yang tidak dipotong oleh Pemerintah pusat juga, karena masuk dalam program prioritas Pemkot Sukabumi.

“Pada kegiatan tersebut kita jelaskan pelaksanaan P2RW di Kota Sukabumi masuk dalam tahap pencairan anggaran. Anggaran P2RW sendiri tidak ditarik untuk penanganan Covid-19, karena ini anggaran prioritas yang langsung menyentuh pada masyarakat,”bebernya.

Tejo berharap P2RW bisa menjadi program recaferi ekonomi, proyek padat karya sifatnya. Dirinya berharap masyarakat bisa memanfaatkan baik anggaran P2RW untuk kemajuan diwilayah nya. Untuk kegiatan Disporapar yang di hotel Taman sari, Tejo tidak mengetahui kegiatan tersebut. (*)