Bawaslu Sosialisasikan Pengawasan Partisipatif bagi Penyandang Disabilitas

oleh -

Wartawan Agus Setiawan

Editor Wawan AS

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi menggelar sosialisasi Pengawasan Partisipatif  bagi Penyandang Disabilitas dan Umat Lintas Agama pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atau Pilkada tahun 2020 di Hotel Selabintana, Selasa (15/09/2020).

Sosialisasi yang dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi Teguh Hariyanto itu menghadirkan dua narasumber yaitu Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi,  Gelora Syswati dan Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sukabumi, Daden Sukendar.

Kegiatan tersebut diikuti 45 orang peserta yang berasal dari perwakilan penyandang disabilitas (Yayasan Budi Nurani) dan para tokoh lintas agama yang merupakan perwakilan dari FKUB.

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi  pada Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nuryamah menjelaskan, penyelenggaraan sosialisasi pengawasan partisipatif  yang digelarnya bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta terkait tugas, wewenang, dan fungsi Bawaslu.

“Para peserta diberi pemahaman tentang prosedur pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Sukabumi di tengah pandemi Covid-19,” kata Nuryamah.

Dengan sosialisasi tersebut, para peserta dapat memperoleh pengetahuan seputar pengawasan yang dapat dilakukan secara partisipatif oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbekal pengetahuan tersebut, mereka dapat melakukan pengawasan dan melaporkan pelanggaran kepada Bawaslu.

“Kami harapkan keiatan ini dapat meminimalisir hoax, ujaran kebencian, isu SARA pada pelaksanaan Pilkada. Para peserta harus mengetahui ketiga hal itu merupakan pelanggaran yang harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Karena itu mereka harus berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada,” ujar Nuryamah.

Sementara itu dalam ceramahnya, Gelora Syswati menyampaikan, negara menjamin hak politik bagi semua warga negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Negara juga menjamin hak warga negara untuk ikut mengawasi penyelenggaraan Pilkada. Dalam konteks inilah sosialisasi tersebut diselenggarakan.  

“Pada Pilkada 2020 ini akses untuk penyandang disabilitas lebih terakomodir dan terfasilitasi dengan baik. Mereka juga memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain,” ujar Gelora. 

Daden Sukendar mewakili FKUB Kabupaten Sukabumi mengatakan, dalam proses Pilkada dibutuhkan sinergisitas antar umat beragama agar situasi dan kondisi di masyarakat tetap terjaga. Selama Pilkada, semua kalangan harus bisa menjaga kerukunan agar tidak terjadi perpecahan.

“Melalui pengawasan partisipatif, FKUB ingin memastikan Pilkada tahun 2020 berjalan dengan lancar dan kondusif,” kata Daden. (*)