Bidang PJU Bertahap Perbaiki Kerusakan PJU Berdasarkan Pengaduan Masyarakat

oleh -
Kasi PJU, Hikmat Azhari (pertama kiri) bersama Sekdishub Novian Restiadi.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Iyus Firdaus PWI

Kerusakan Penerangan Jalan Umum (PJU) masih mendominasi di pengaduan masyarakat dalam aplikasi Super (Sukabumi Participatory Responden), bahkan berdasarkan data dari bidang PJU Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi ada 203 pengaduan terhitung Januari hingga Agustus 2020. Dari total pengaduan, bidang PJU baru bisa menangani 120, sisanya sebanyak 83 laporan pengaduan belum tertangani.

“Beberapa titik laporan pengaduan yang belum bisa kami tangani salah satunya akibat faktor cuaca ekstrim yang menjadi kendala teknis dan kekurangan sparepart PJU. Pada intinya ketika ada laporan pengaduan, kami langsung inventarisasi dahulu dan di identifikasi jenis kerusakannya,”kata Kepala Seksi PJU Dishub Kota Sukabumi, Hikmat Azhari di dampingi Sekretaris Dishub, Novian Restiadi, ketika ditemui wartawan di kantor Dishub, Selasa (15/9/2020).

Diakui Hikmat, beberapa titik laporan pengaduan kerusakan PJU, kebanyakan kerusakan sparepart yang memang belum bisa ditangani oleh bidangnya. Sejak dialihkannya anggaran pemeliharaan dan pengadaan sparepart untuk penanganan Covid-19, Hikmat pun mengajukan anggaran kepada pimpinannya di APBD Perubahan Kota Sukabumi untuk mengatasi padamnya beberapa PJU akibat kerusakan sparepart.

“Karena menyangkut pelayanan dasar, kami telah mengajukan anggaran kepada pimpinan untuk pengadaan sparepart. Kebutuhan anggaran yang kami ajukan disesuaikan dengan kebutuhan kami tim teknis di lapangan,”ucapnya.

Kaitan dengan anggaran, Sekretaris Dishub, Novian Restiadi mengatakan untuk pemeliharaan dan pengadaan sparepart PJU, pihaknya menganggarkan dari berbagai sumber bukan hanya APBD Kota, akan tetapi Provinsi dalam bentuk bantuan keuangan. Sejak Pandemi Covid-19 berlangsung, ternyata anggaran dari APBD murni Kota di nol rupiahkan untuk pemeliharaan dan pengadaan sparepart PJU.

“Untuk pemeliharaan dan Pengadaan memang kita masih bergantung pada APBD Kota. Memang jadi kendala ketika anggaran di nol rupiahkan, ada kebutuhan Pengadaan barang untuk melayani laporan masyarakat,”terang Novian.

Namun kini kebutuhan pengadaan sparepart PJU menjadi prioritas berdasarkan aduan laporan masyarakat di aplikasi Super, hal itu mendapat respon dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk bisa direalisasikan pada anggaran perubahan APBD.

“Usulan anggaran prioritas Dishub pada anggaran APBD perubahan memang penyediaan sparepart PJU. Dari sisi anggaran sudah kita usulkan, untuk kebutuhan hingga akhir tahun dan penanganan kerusakan PJU di beberapa titik, berdasarkan kebutuhan rekan-rekan tim teknis,”ungkapnya. (*)