Tender Gedung Puskesmas Baros Langgar Aturan, Kontraktor Seret PPK Cs ke Meja Hijau

oleh -
Direktur CV. Indra Buana, Euis Lisnawati di depan Gedung Pengadilan Negeri Sukabumi, Jalan Bhayangkara Nomor 103 Kota Sukabumi.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Tender pembangunan Puskesmas Baros Kota Sukabumi bernilai Rp9,7 miliar menyeret Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak-pihak terkait ke meja hijau. Mereka menjadi tergugat pada perkara gugatan yang diajukan Direktur CV Indra Buana, Euis Lisnawati di Pengadilan Negeri (PN) Sukabumi dengan perkara nomor 4/Pdt.G/2028/PN Skb.

Pemicu gugatan, Euis merasatidak puas dengan pengaduan sanggah banding yang ditolak oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Sukabumi atas hasil tender pembangunan Puskesmas Baros. Menurut dia, CV Indra Buana diperlakukan tidak adil oleh para tergugat.

Perusahaan persekutuan komanditer yang dipimpinnya mempermasalahkan hasil tender yang dimenangkan PT. Mitra Eclat Gunung Arta (MEGA) untuk pembangunan Puskesmas Baros yang dibiayai bantuan keuangan dari Pemprov Jabar senilai Rp9.717.900.000. CV. Indra Buana menduga  beberapa persyaratan yang dibuat oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada proyek itu tidak memenuhi peraturan.

“Saya mengajukan gugatan perdata berdasarkan peraturan dari pemerintah yang menyatakan bahwa nilai HPS atau Harga Perkiraan Sendiri sampai dengan Rp10 miliar disyaratkan hanya untuk penyedia jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil,” kata Euis Lisnawati kepada wartawan, Jumat (7/8/2020).

Peraturan yang dimaksud Euis adalah Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Pasal 21 ayat 3 huruf a. pada Permen PUPR itu menyebutkan, nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil.

Namun yang terjadi pada proses lelang pembangunan Puskesmas Baros, kata Euis, Pokja BPBJ bersama PPK menyatakan persyaratan kualifikasi perusahaan yang dapat mengikuti tender adalah non-kecil maupun menengah.  

“Persyaratan kualifikasi itu merupakan pelanggaran terhadap aturan. Untuk menaikkan kualifikasi perusahaan, Pokja BPBJ dan PPK harus menempuh berbagai prosedur. Kenyataannya Pokja BPJ dan PPK menaikkan kualifikasi perusahaan di awal proses tender,” ujar Euis.

Atas keputusan Pokja BPBJ dan PPK itu Euis mengajukan sanggahan yang dijawab oleh Pokja BPBJ. Namun jawaban dari pokja tidak memuaskan Euis. Lalu dia mengajukan pengaduan sanggah banding kepada Pengguna Anggaran (PA) dari Dinkes dan Inspektorat. Pengaduan sanggah banding ini ditolak oleh BPBJ Kota Sukabumi.  

Guna menghilangkan rasa penasaran, Euis juga berkonsultasi dengan beberapa ahli konstruksi. Semua ahli yang ditanya Euis menyatakan, tender tersebut seharusnya untuk perusahaan kecil, bukan non-kecil maupun menengah.

Euis juga melayangkan surat kepada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk menanyakan hal itu. Jawaban dari LKPP pun sama yaitu tender pembangunan Puskesmas Baros untuk perusahaan berkualifikasi usaha kecil.

“Pada intinya, kami diperlakukan tidak adil. Terjadi diskriminasi terhadap perusahaan kecil. Tender pembangunan Puskesmas Baros dimenangkan oleh perusahaan menengah,” ujar dia.

Sebagai perusahaan berkualifikasi kecil, CV Indra Buana mengikuti tender karena adanya ketentuan dari Permen PUPR Nomor Nomor 7/PRT/M/2019. Dalam tender itu perusahaan ini harus bersaing dengan PT. MEGA dan PT. Anugerah Bintang Pratama.

Pada gugatan perdata itu, Euis menempatkan PPK, Pengguna Anggaran (PA) yang dalam hal ini Dinas Kesehatan, Pokja BPBJ, dan pemenang tender pada pembangunan Puskesmas Baros sebagai tergugat. (*)